Pemda Lampung Utara Belum Lunasi Rp5,7 Miliar Iuran BPJS

Jakarta, tvOnenews.com - Sebanyak 37.500 warga Lampung Utara yang terdaftar dalam program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas terancam kehilangan akses layanan kesehatan gratis. 

Ancaman ini muncul akibat tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah yang mencapai Rp5,7 miliar sejak Juni hingga September 2025.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi, Wahyu Santoso, mengungkapkan bahwa pembayaran terakhir dari Pemkab Lampung Utara baru dilakukan hingga Mei 2025. 

Menurutnya, iuran UHC dibayarkan menggunakan dana APBD yang bersumber dari bagi hasil pajak rokok. 

Dana tersebut disalurkan dari pemerintah pusat ke provinsi, lalu diteruskan ke kabupaten/kota. 

Namun, keterlambatan pencairan dari provinsi kerap menjadi kendala sehingga memengaruhi kelancaran pembayaran ke BPJS.

Meski ada tunggakan, Wahyu memastikan bahwa layanan kesehatan bagi peserta UHC tetap diberikan hingga akhir 2025. 

Hal ini berbeda dengan peserta mandiri yang akan otomatis dinonaktifkan bila menunggak pembayaran melewati tanggal 10 setiap bulan. 

Namun, jika kewajiban tidak diselesaikan hingga awal 2026, status UHC Prioritas Lampung Utara terancam dicabut.

BPJS Kesehatan sendiri telah rutin melayangkan tagihan kepada pemerintah daerah dan terus berkoordinasi agar kewajiban pembayaran segera dituntaskan.