Mendagri Tito Bongkar Biang Lambatnya Bantuan Bencana Sumatera: Data Korban Belum Siap

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyoroti persoalan krusial yang dinilainya menjadi penghambat utama percepatan penyaluran bantuan bagi korban bencana di Sumatera. 

Masalah tersebut bukan terletak pada anggaran maupun kesiapan pemerintah pusat, melainkan pada lambannya penyampaian data korban terdampak dari daerah.

Hal itu disampaikan Tito dalam jumpa pers penanganan bencana Sumatera di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

“Persoalannya adalah data. Data yang diharapkan by name, by address, dari yang (rumah) rusak ringan, sedang, berat tersebut,” kata Tito.

Tito memaparkan, skala bencana di Sumatera mencakup wilayah yang sangat luas. Di Provinsi Aceh, tercatat 18 kabupaten/kota terdampak. Sementara di Sumatera Utara terdapat 18 kabupaten/kota dan di Sumatera Barat sebanyak 16 kabupaten/kota yang mengalami dampak bencana.

Namun dari puluhan daerah tersebut, belum seluruh pemerintah daerah menyampaikan data lengkap jumlah korban dan kerusakan. Kondisi ini dinilai menghambat proses perhitungan bantuan yang seharusnya bisa segera disalurkan.

“Sebagian besar, kalau untuk Sumatera Barat sudah hampir mengirimkan semua datanya. Kemudian, yang di Sumatera Utara sebagian, dan yang belum banyak mengirimkan adalah di Aceh,” ucapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Tito meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) turun langsung ke lapangan untuk membantu pengumpulan data korban terdampak. Data tersebut nantinya akan divalidasi oleh kepolisian, kejaksaan, dan BPKP di daerah.

“Karena ini menggunakan uang negara,” tambahnya.

Tito menegaskan, pemerintah tidak menunggu data yang sepenuhnya sempurna untuk mulai menyalurkan bantuan. Data awal atau baseline yang masuk paling cepat akan langsung dijadikan dasar perhitungan bantuan.

“Yang penting punya data dulu pertama, baseline, dan segera diserahkan kepada BNPB dan Kementerian Sosial. BNPB langsung akan membayarkan,” jelasnya.

Berdasarkan data sementara yang sudah masuk, Tito mengungkapkan terdapat 68.855 rumah rusak ringan di tiga provinsi terdampak bencana. Sementara rumah rusak sedang tercatat sebanyak 37.520 unit dan rumah rusak berat mencapai 56.108 unit.

“Nah kita harapkan kalau seandainya sudah didapat data yang rusak ringan, rusak sedang, kami hitung lebih kurang 106.370 rumah. Ini lebih kurang dua pertiga dari jumlah yang rusak,” tutur Tito.

Ia menilai, percepatan penyaluran bantuan berbasis data awal tersebut akan berdampak signifikan terhadap pengurangan jumlah pengungsi. Warga yang rumahnya rusak ringan dan sedang dapat segera kembali, dibantu proses pembersihan dan pemenuhan kebutuhan dasar oleh Kementerian Sosial.

“Artinya kalau ini diberikan segera, maka mereka kembali sambil dibantu dibersihkan, kembali memperbaiki diisi oleh Kementerian Sosial, uang lauk pauknya oleh Kementerian Sosial, itu bisa mengurangi pengungsi lebih kurang hampir 60 persen. Jadi kita memikirkan tinggal yang 40 persen, dibangunkan huntara, hunian sementara, dan hunian tetap,” papar Tito.

Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap penanganan pascabencana di Sumatera dapat berjalan lebih terarah, cepat, dan tepat sasaran, seiring dengan pembenahan sistem pendataan di tingkat daerah. (agr/ree)