Kementerian Haji Minta Kejagung Dampingi Seleksi Karyawan, ST Burhanuddin Beri Peringatan Keras

Jakarta, tvOnenews.com – Jaksa Agung ST Burhanuddin memberi pesan tegas saat menerima kunjungan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025. Dalam pertemuan tersebut, Burhanuddin menegaskan komitmen Kejaksaan untuk mengawal penuh jalannya Kementerian Haji dan Umrah, terutama agar lembaga baru itu bersih dari praktik korupsi. “Jadi, intinya teman-teman bahwa Kejaksaan akan mensupport penuh apa yang diharapkan dan diminta oleh Kementerian Haji. Dan tentunya ini adalah dalam rangka kebersihan. Bukan bersihnya bersih-bersih kotor-kotoran. Tapi, hal-hal yang menghindarkan dan menjadi perbuatan-perbuatan yang adanya korup di situ,” ujar Burhanuddin kepada wartawan. Burhanuddin tak menutup mata bahwa sektor penyelenggaraan haji pernah dicoreng oleh kasus korupsi di masa lalu, saat Kementerian Haji dan Umrah masih berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Ia mengingatkan agar 'penyakit lama' itu tidak ikut berpindah. “Karena kita tahu bahwa yang terjadi kemarin di Kementerian Agama adalah perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Tetapi masih terjadi dan untuk itu, kita mau pindah. Saya mengharapkan pindah ini bukan pindah kementeriannya, jangan sampai nanti ke pindahan juga penyakitnya," ujar dia. Ia menyebut, kerja sama antara Kemenhaj dan Korps Adhyaksa sangat penting untuk membangun sistem pengawasan yang lebih kuat. Burhanuddin pun menegaskan kembali bahwa Kejaksaan siap mendampingi langkah reformasi yang dilakukan Kemenhaj. Namun, ia mengingatkan, komitmen itu hanya bisa terwujud bila seluruh jajaran benar-benar berintegritas. "Kita harapkan dengan kementerian yang baru, dengan pola kerja yang baru, dengan orang-orang yang betul-betul kredibel dan pas di tempatnya," kata Burhanuddin. Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Irfan, mengatakan audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya menjalankan amanah Presiden Prabowo Subianto agar penyelenggaraan ibadah haji lebih transparan dan akuntabel. Selain Kejaksaan, Kemenhaj juga telah melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam tata kelola ibadah haji. Menurut Gus Irfan, pendampingan dari aparat hukum juga dibutuhkan dalam proses peralihan aset dari Kementerian Agama, serta dalam seleksi sekitar 400 pegawai yang akan bergabung ke Kemenhaj. "Kami meminta masukan terkait beberapa nama sekitar 300-400 orang yang akan masuk ke Kementerian Haji untuk di-tracking, di-tracing oleh Kejaksaan Agung untuk bisa memastikan bahwa mereka orang bersih dan bisa bergabung dengan kami di kementerian haji," kata Gus Irfan. Foe Peace Simbolon

Kementerian Haji Minta Kejagung Dampingi Seleksi Karyawan, ST Burhanuddin Beri Peringatan Keras

Berita Terkait

Gelar Diskusi Publik, AMSI: Mahasiswa Dukung Kejagung Berantas Korupsi, Lawan Buzzer dan Hoaks

Jaksa Bakal Eksekusi Terpidana Kasus Suap Zarof Ricard, Ini Ancaman Hukumannya

Respons Ejekan 'Rambo Podium', Presiden Prabowo Tegas Soal Penegakan Hukum: Rakyat Kita Sudah Pintar-pintar

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Diperiksa, Kejagung Ungkap Statusnya...

Topik Terkait

Jaksa Agung

St Burhanuddin

Menteri Haji Dan Umrah

Mochamad Irfan Yusuf

Kejaksaan Agung

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Dpr

Polda Metro Jaya