Isu Penetapan Status Darurat Militer, Ini Kata Dudung Abdurachman

Jakarta, tvOnenews.com - Isu penetapan status darurat militer mengemuka di tengah gejolak kerusuhan yang terjadi berbagai penjuru negeri ini. Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan, Dudung Abdurachman mengaku belum mendengar adanya rencana penetapan status darurat militer di tengah gejolak situasi saat ini. "Darurat militer saya sampai sekarang belum dengar," kata Dudung, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Dudung menuturkan penerapan status darurat militer terbilang masih jauh dalam gejolak kerusuhan belakangan ini. Ia menyebut butuh tahapan panjang sebelum menetapkan status darurat militer mulai dari tertib sipil, darurat sipil, kemudian darurat militer. "Dan apabila itu pun dicanangkan pasti harus sesuai dengan keputusan DPR. Jadi darurat militer tidak serta-merta begitu saja. Pasti ada tahapan-tahapannya, tertip sipil, darurat sipil, kemudian darurat militer," ungkapnya. Sebelumnya diberitakan, Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan pihaknya solid dan membantah adanya skenario menuju penetapan status darurat militer melalui berbagai kerusuhan dan penjarahan yang belakangan terjadi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya Jakarta. “TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan. Tentunya kita dalam satu itu semuanya. Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah. Jauh dari apa yang kita lakukan,” ujar Tandyo di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin, 1 September 2025. Tandyo kembali menegaskan bahwa prajurit TNI patuh terhadap konstitusi. Maka itu, TNI akan siap membantu pengamanan aksi unjuk rasa jika ada permintaan dari institusi lain dan bukan atas inisiatif sendiri. Tugas pengamanan TNI itu, kata dia, juga telah sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kita, semuanya TNI kita taat konstitusi. Kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan itu sendiri,” kata Tandyo. Di sisi lain, Tandyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memanggil untuk memberikan arahan langsung kepada Panglima TNI dan Kapolri terkait pengamanan aksi unjuk rasa. “Ini saya sampaikan bahwa pada saat tanggal 30, Pak Presiden memanggil Kapolri dengan Panglima TNI dan Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan statement itu. Dan kita solid jadi satu di situ. Bagaimana untuk mengelola ini sama-sama,” tuturnya. “Jadi tidak ada kita mau ngambil alih. Itu tidak ada. Karena itu disampaikan bahwa yang dikedepankan adalah Kapolri dulu. Baru setelah itu ada kondisi seperti ini, barulah kita jadi satu dengan Kapolri. Tidak ada keinginan kita untuk mengambil,” imbuhnya. (raa) VIVA/Yeni Lestari

Isu Penetapan Status Darurat Militer, Ini Kata Dudung Abdurachman

Berita Terkait

Sakit Hati Anggota DPR RI Ini Lihat Brutalnya 6 Polisi Keroyok Dua Mata Elang di Kalibata: Saya Minta Kapolri Tindak Tegas, Pecat

Pengamat Ingatkan Bahaya Konflik Kepentingan, Perpol Nomor 10 Dinilai Bisa Bikin ASN Inferior di Kementerian

Kompolnas Peringatkan Kapolri: Penempatan Polisi di 17 Kementerian Jangan Korbankan Internal Polri

Polri Buka-bukaan Soal Penempatan Anggota di Pemerintahan, Ini 17 Kementerian/Lembaga yang Boleh Diisi

Topik Terkait

Darurat Militer

Kapolri

Tni

Dpr

Kerusuhan

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr