Soal DPRD Pati Bentuk Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo, Wakil Ketua DPR: Sudah On The Track

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad angkat pembicara soal pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo oleh DPRD Pati.

Menurut Dasco, pembentukan panitia khusus hak angket itu sudah berjalan sesuai dengan koridornya.

"Kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati," kata Dasco dalam keterangannya, Kamis (14/8).

Dia menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses politik yang sedang bergulir tersebut.

"Kami hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada, dan kami akan monitor perkembangannya," ujarnya.

Dasco menambahkan, pihaknya juga telah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian untuk mengevaluasi kebijakan yang diambil pemerintah daerah, berangkat atas kejadian yang menimpa Bupati Pati Sudewo.

"Tadi kami sudah rapat evaluasi dengan Mendagri mengenai beberapa hal perkembangan di daerah-daerah lain yang kemungkinan ada kebijakan yang sama," ujarnya.

Sebagai sesama rekan satu partai, Dasco menyebut internal Gerindra belum membicarakan sanksi yang sekiranya dikenakan terhadap Sudewo.

"Itu belum dibicarakan, ya. Nanti kami akan lakukan evaluasi-evaluasi secara menyeluruh," ujarnya.

Turut diketahui, Bupati Pati Sudewo menegaskan dirinya tidak mengundurkan diri meski ada tuntutan dari sejumlah pengunjuk rasa, karena dirinya juga dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis.

"Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya," ujarnya di Pati (13/8).

Ia menyatakan tetap menghormati proses politik yang sedang berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan.

Adapun DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) mengenai angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo menyusul aksi unjuk rasa warga Pati terkait kebijakan Sudewo yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. (ant/dpi)