news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Soal Sengketa 4 Pulau Aceh dan Sumut, Presiden Prabowo Didesak Copot Tito Karnavian, Mahasiswa Aceh: Biang Kerok!.
Sumber :
  • istimewa - antaranews

Pekan Depan, Tito Karnavian Dipanggil DPR Buntut Masalah Pulau Enggano hingga Sengketa Pulau Aceh-Sumut

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan komisinya akan menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada pekan depan...
Rabu, 25 Juni 2025 - 19:26 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan komisinya akan menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada pekan depan.

Dia menjelaskan rapat tersebut akan membahas mengenai permasalahan Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu yang terisolasi selama empat bulan, juga sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Rencananya, rapat kerja antara Komisi II DPR dan Mendagri akan dilaksanakan pada 7 Juli 2025. 

“Kita sudah mengagendakan akan ada rapat kerja khusus dengan Menteri Dalam Negeri. Tidak hanya Pulau Enggano dan Raja Ampat dan kasus yang antara Aceh dan Medan,” kata Aria di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima.
Sumber :
  • tvOnenews.com/Syifa Aulia

 

“Kita bahas semua hal yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, masalah wilayah perbatasan, masalah undang-undang yang terkait dengan pengelolaan daerah kepulauan dan daerah pesisir. Khususnya daerah-daerah yang sudah menjadi destinasi termasuk Geopark,” sambungnya.

Selain itu, Aria menyebut DPR juga akan menyinggung terkait Danau Toba yang terancam akan dicabut status Global Gepoark-nya oleh UNESCO, badan PBB lantaran pemerintah yang tidak serius mengelolanya.

“Kita juga mulai banyak keluhan bagaimana pencemaran terhadap berbagai daerah pesisir dengan adanya tambak udang,” lanjut Aria.

Serta menyinggung terkait pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, yang dijual di situs jual beli internasional.

Kata Aria, pemerintah seharusnya juga memprioritaskan pengamanan 17 ribu pulau di Indonesia. 

Berkaca dari anggaran negara, dia menilai pemerintah kurang memperhatikan wilayah kepulauan.

“Karena saat ini prioritas anggaran kita terlalu berorientasi pada seolah-olah negara kita itu negara daratan. Padahal sebenarnya size wilayah kepulauan kita itu jauh lebih luas,” umgkap kader PDIP ini. (saa/muu)

 

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

01:02
02:56
15:03
10:35
06:54
01:00:11

Viral