Geram Ledakan Amunisi di Garut Makan Belasan Korban Jiwa, Puan Maharani Minta TNI Tidak Libatkan Sipil

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti insiden ledakan amunisi kadaluwarsa milik TNI AD yang menewaskan belasan orang, termasuk warga sipil.

Dia mengatakan peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya. 

Puan pun mempertanyakan soal keterlibatan warga sipil dalam kegiatan peledakan amunisi kadaluwarsa.

Politisi PDIP ini meminta TNI tidak mengikutsertakan warga sipil saat meledakkan amunisi di kemudian hari.

“Jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu, harus dievaluasi kenapa itu terjadi dan lain kali jangan sampai kemudian melibatkan masyarakat sipil,” kata Puan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Puan meminta Komisi I DPR RI segera memanggil Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan pejabat terkait untuk membahas peristiwa ini.

“Tentu saja nanti Komisi I harus bisa memanggil Panglima dan Komandan Resor Militer (Danrem) atau organ dan jajaran yang pada saat kejadian itu terlibat,” tegas Puan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Politisi PDIP itu meminta Panglima TNI dan jajaran menjelaskan kepada DPR mengapa ledakan itu memakan korban jiwa.

“Kenapa itu terjadi?” kata Puan.

Lebih lanjut, Puan juga meminta Panglima TNI dan pejabat terkait untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Dia meminta kegiatan meledakkan amunisi kadaluwarsa tidak boleh memakan korban jiwa lagi di kemudian hari.

“Kemudian (Panglima TNI dan pejabat terkait) bertanggung jawab sehingga (tidak) terjadi kejadian seperti itu,” ujarnya.

Diketahui, ledakan ini terjadi di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin (12/5/2025). 

Saat itu, Gupusmu III Pusat Peralatan Angkatan Darat (Puspalad) sedang melakukan kegiatan pemusnahan amunisi kadaluwarsa yang telah menjadi program rutin.

Sebanyak 13 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat ketika terjadi ledakan susulan. 

Dari jumlah tersebut, empat di antaranya merupakan personel TNI AD, sementara sembilan lainnya adalah warga sipil yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Lahan yang digunakan dalam kegiatan pemusnahan tersebut merupakan aset milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Garut, yang selama ini secara rutin digunakan untuk kegiatan pemusnahan amunisi kadaluwarsa oleh TNI. (saa/muu)