Heboh Purnawirawan Jenderal TNI Ingin Lengserkan Wapres Gibran, Ganjar: Atas Tuduhan Apa?

Jakarta, tvOnenews.com - Munculnya desakan agar Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka diganti disuarakan sejumlah purnawirawan TNI. Desakan Gibran lengser itu pun ditanggapi elite politik seperti Ganjar Pranowo.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menanggapi desakan menurunkan Gibran. Ganjar menyinggung aturan konstitusi dan mesti jelas atas tuduhannya.

“Oh tidak ada. Aturan konstitusinya sudah jelas. Kalau orang mau bicara pemakzulan itu atas dasar apa atas tuduhan apa. Itu,” kata Ganjar usai acara Pengukuhan DPP Partai Hanura di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

Dia menilai desakan Gibran lengser itu mesti dilihat dengan jelas. 

“Jadi, kalau, bedakan antara orang ingin berproses pemakzulan dengan mereka orang yang sedang menilai. Rasanya kok bukan itu yang dimaksud,” ujar Ganjar.

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menghornati pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memuat delapan usulan.

Wiranto mengatakan bahwa Presiden Prabowo menghormati dan memahami berbagai pendapat yang dinilai sangat wajar jika terjadi di masyarakat, namun tentunya Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak bisa secara spontan menjawab usulan yang telah disampaikan secara terbuka itu, mengingat ada kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

"Sudah banyak berita yang muncul, maka inilah ya sikap Presiden, bukan mengacaukan, tapi tetap menghargai. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja," kata Wiranto saat memberi keterangan pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

Presiden Prabowo, dalam sikap yang disampaikan melalui Wiranto, tidak ingin perbedaan tersebut mengeruhkan suasana kebangsaan yang saat ini sedang menghadapi banyak tantangan.

Menurut Wiranto, Presiden Prabowo sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, bahkan Panglima Tertinggi TNI tentu memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, namun tentunya tidak bisa saling mencampuri tatanan negara yang menganut trias politika, antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.