Fraksi Partai NasDem Kritisi Proses Penetapan Dekot Terpilih oleh DPRD Jakarta

Di sisi lain, Ongen semestinya penetapan Dekot harus melalui proses Komisi A DPRD DKJ agar menghasilkan sosok yang kredibel.

"Setelah itu, pimpinan DPRD akan memberikan nama yang ditetapkan pada Pj gubernur. Kemudian Pj gubernur akan mengumumkan kepada publik. Jadi, kalau tidak melalui Komisi A, saya meminta Pj gubernur tidak menetapkan dekot sebelum dilakukan pendalaman di Komisi A," pintanya.

Karenanya, Ongen meminta agar pimpinan DPRD bersikap bijak dalam proses penetapan dekot terpilih. 

"Karena apa yang diputuskan oleh pimpinan DPRD, ketua dan wakil-wakilnya belum tentu benar menurut Komisi A. Jika permintaan ini diabaikan, maka kami akan melakukan langkah-langkah lain," tandasnya.

Seperti diketahui, dalam beberapa bulan terakhir seleksi terhadap dekot digelar tanpa melalui mekanisme Komisi A DPRD DKJ.

"Langkah yang kita lakukan dalam upaya menjaga kredibilitas pimpinan DPRD. Disamping itu, kita juga ingin meluruskan informasi simpang siur yang terjadi di masyarakat. Satu hal lagi, kita inginkan segala proses berjalan secara terbuka," pungkasnya. (raa)