Ketua DPR Setuju PPN 12 Persen Ditunda, Minta Pemerintah Dengarkan Aspirasi Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI Puan Maharani sepakat pemerintah menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen.

Dia berharap pemerintah mendengarkan terlebih dulu aspirasi dari seluruh elemen masyarakat sebelum mengambil kebijakan kenaikan PPN 12 persen tersebut.

“Kami berharap pemerintah bisa mendengarkan dulu aspirasi dari seluruh masyarakat, dari pengusaha, dari guru dan seluruh elemen masyarakat sebelum kemudian memutuskan hal yang sangat krusial ini,” ujar Puan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

Ketua DPP PDIP ini menyebut pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan situasi ekonomi saat ini.

“Walaupun memang itu sudah ditentukan dalam undang-undang namun pemerintah juga berhak untuk kemudian mengevaluasi,” ungkap dia.

“Karena kita juga harus melihat bagaimana aspirasi masyarakat dan bagaimana situasi ekonomi saat ini. Jadi kita lihat dulu. Namun, harapan dari DPR saya yakin pemerintah pasti akan mendengarkan dulu aspirasi dari masyarakat,” lanjut Puan.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, meminta Presiden RI Prabowo Subianto menunda kenaikan PPN 12 persen.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2029.

“Saya merekomendasikan di Rapat Paripurna ini mendukung Presiden Prabowo, pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen sesuai dengan amanat Pasal 7 Ayat 3 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021,” tegas Rieke di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

Menurut dia, kenaikan PPN 12 persen harus menggunakan pertimbangan konstitusional keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Keputusan naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya,” jelas Rieke.

Rieke juga menyinggung soal pidato Puan Maharani mengenai fiskal, moneter, dan kehidupan di masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja.

Sebab, banyak terjadi PHK massal serta deflasi selama lima bulan berturut-turut.

Ia menegaskan, hal itu harus diwaspadai karena berdampak pada krisis ekonomi serta adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. (saa/iwh)