Bambang Hero Saharjo, Profesor yang Menaksir Kerugian Korupsi Timah Rp271 Triliun Jadi Saksi Ahli Sidang Helena Lim

Jakarta, tvOnenews.com - Sidang kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 dengan terdakwa Helena Lim digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sidang memasuki agenda pemeriksaan keterangan dua orang saksi ahli Guru Besar dan ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero Saharjo dan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor Basuki Wasis yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum.

Profesor Bambang Hero Saharjo jadi sorotan karena merupakan sosok yang menghitung kerugian negara sebesar Rp 271 triliun dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah.

Guru besar dan ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (ITB) itu menyebut kasus yang terjadi sejak tahun 2015-2022 itu merugikan negara sebesar Rp 271.069.740.060.

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah menetapkan 16 tersangka dalam dugaan kasus korupsi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. 

Saksi ahli Bambang Hero dalam sidang terkait perhitungan kerugian negara sebesar Rp 271 triliun memicu kontroversi dan kritik tajam. Hakim mempertanyakan kepada Hero perihal beberapa IUP yang ia cantumkan. Hal ini terjadi berhubung IUP yang dihitung Hero bukan hanya milik PT Timah. 

“Dari 88.900 bukaan, ada berapa yang milik PT Timah [...] Tapi saudara dalam laporan kerugiannya tidak memisahkan mana yang PT Timah dan non-PT Timah?” tanya Hakim. 

Salah satu momen paling mencolok adalah ketika ia menjawab, “Aduh, saya males jawabnya, Yang Mulia,” saat ditanya lebih lanjut mengenai metodenya. Respons ini memunculkan keraguan tentang keseriusan dan kredibilitas sang ahli dalam menyusun laporan yang digunakan dalam proses hukum yang penting. 

Bambang Hero diketahui menghitung kerugian negara dengan mencakup seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pulau Bangka Belitung, bukan hanya IUP milik PT Timah yang menjadi fokus utama kasus ini. Total data luas galian yang dihitung mencapai 88.900,462 hektare di seluruh provinsi tersebut, yang menunjukkan pendekatan yang melibatkan izin-izin tambang lain yang tidak relevan dengan permasalahan utama. Pendekatan seperti ini mengundang pertanyaan terkait relevansi dan akurasi data yang dipresentasikan.

Aktivitas tambang itu telah membuka lubang galian seluas 170.363.064 hektar padahal IUP hanya diberikan untuk penambangan 88.900,462 hektar. Jadi luas galian tambang yang tak berizin mencapai 81.462,602 hektar.

Kerugian kerusakan lingkungan tersebut berdasarkan total luas galian yang mencapai 170.363.064 hektar baik di kawasan hutan maupun non kawasan hutan. Penghitungan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014. 

Sementara itu pihak Kejagung menyebut angka Rp 271 triliun itu hanya dugaan kerugian lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan timah di Bangka Belitung. Disebutkan bahwa kerugian keuangan negara dalam kasus ini masih dihitung.

Perlu dicatat bahwa jenis kerugian negara tersebut beda dengan kerugian keuangan lingkungan. Hal ini berarti secara keseluruhan, dugaan nilai kerugian yang timbul masih akan lebih besar.

"Kerugian ini masih akan kita tambah dengan kerugian keuangan negara yang sampai saat ini masih berproses. Berapa hasilnya masih kita tunggu," kata Kuntadi selaku Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). (ebs)