Kepala Suku Besar Moni Papua Tengah Minta Hakim MK Beri Putusan Adil Terkait Suara Hasil Noken

"Misalnya jika ada kecurangan atau peralihan suara itu di Distrik mana, TPS mana dan bagaimana kejadiannya harus diperjelas," sambungnya.

Selain itu, Musa memberikan pertimbangan mengenai sistem noken merupakan upaya bersama menjaga stabilitas Demokrasi ke depan termasuk menjaga Pemilukada serentak 2024 terutama di Provinsi Papua Tengah.

"Perhatian kita bersama adalah menjaga sistem Noken sesuai aturan untuk menjaga demokrasi di Tanah Papua utamanya di Kabupaten Intan Jaya. Karena itu Majelis Hakim harus tegaskan ketentuan sistem noken ini dengan adil," tegasnya.

Musa khawatir jika Majelis Hakim MK tidak tegas mengenai sistem noken maka akan menyimpan masalah pada pemilu berikutnya. Apalagi wilayah seperti Kabupaten Intan Jaya selama ini seringkali dilanda konflik; termasuk karena Pemilu.

Menurutnya, permasalahan sistem Noken pada Pemilu kali ini harus menjadi catatan serius pemerintah dan penyelenggara Pemilu. 

"Jangan sampai adanya masalah Pemilu justru memicu konflik lagi. Intan Jaya ini harus kita jaga bersama. Belum habis air mata kita dengan banyaknya konflik selama ini jangan sampai terjadi lagi akibat Pemilu. Kita semua siapa pun diajak untuk sama-sama menjaga situasi tetap aman dan damai," katanya. 

Hal yang ujungnya menurut Musa hanya akan mengorbankan masyarakat yang tidak bersalah dan mengorbankan juga pembangunan fisik yang sudah dibangun oleh pemerintah dan ujungnya merugikan keuangan negara.