Sumber :
- ANTARA
UU Pemilu Dinilai Belum Sempurna, DPR Dukung Revisi Sesuai Pertimbangan MK
Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin lalu adalah revisi UU Pemilu karena dianggap belum sempurna.
Selasa, 23 April 2024 - 12:54 WIB
Dia mengatakan bahwa UU Pemilu belum memberikan pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye yang dilakukan sebelum dan setelah masa kampanye dimulai.
Suhartoyo menyebut demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaksanaan pemilu maupun pilkada selanjutnya, Pemerintah dan DPR penting ke depannya melakukan penyempurnaan terhadap UU Pemilu, UU Pilkada, maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kampanye,
"Baik berkaitan dengan pelanggaran administratif dan jika perlu pelanggaran pidana pemilu," ucapnya. (ant/iwh)