Soal Gerakan Boikot Membayar Pajak, Ketua Banggar DPR Sarankan Pejabat Tinggi Kemenkeu Lakukan Hal Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Buntut kasus kekayaan fantasis mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, telah merambah kemana-mana. Kini, masyarakat terus menyorot gaya hidup mewah sejumlah pejabat Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, hingga berujung semakin maraknya pemboikotanya enggan membayar pajak, Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah menyarankan agar pejabat tinggi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengklarifikasi kekayaan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Upaya tersebut menurut Ketua banggar DPR untuk menjawab keraguan publik terhadap lembaga yang dipimpin Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. "Tindakan ini untuk menjawab keraguan publik," ucap Said dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu. Said menambahkan, publik memang berhak melakukan kontrol dan berhak bertanya atas situasi yang mereka anggap ganjil. Namun, publik juga perlu disuguhkan informasi yang berimbang lantaran selama ini Menkeu telah menjatuhkan banyak sanksi terhadap para pegawai Kemenkeu karena terbukti melakukan fraud. Kemenkeu pada tahun lalu telah menerima 185 pengaduan fraud oleh pegawai Kemenkeu dan 96 di antaranya telah dijatuhi hukuman. Pada tahun 2021, Menkeu telah menjatuhkan hukuman terhadap 114 pegawai Kemenkeu atas pengaduan publik terhadap 174 pegawai yang dianggap fraud. Said menilai tindakan seperti itu patut diapresiasi dan perlu disampaikan ke publik untuk menunjukkan bahwa Kemenkeu terus melakukan koreksi ke dalam untuk menjaga integritas pegawai, serta menjadikan hal itu sebagai momentum untuk melakukan reformasi birokrasi dan penataan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, ia meminta masyarakat tetap proporsional dan obyektif melihat keadaan, sehingga kinerja Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai tetap harus diapresiasi. Dua institusi ini merupakan pilar penting penopang pendanaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. "Jangan sampai sorotan ini malah membuat kinerja pajak dan bea cukai menurun karena terjadi demotivasi kerja di internal pegawai," tegasnya. Oleh karena itu, dirinya berharap para pegawai di bawah Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, terus bekerja keras walau sedang menjadi sorotan publik. Adapun kerja yang hebat akan meruntuhkan keraguan publik. Dengan berbagai langkah perbaikan yang dilakukan, Said yakin persepsi publik terhadap Kemenkeu akan kembali pulih dan menjadikan seluruh jajaran Kemenkeu makin matang sebagai bagian dari abdi negara. (ant/mii)

Soal Gerakan Boikot Membayar Pajak, Ketua Banggar DPR Sarankan Pejabat Tinggi Kemenkeu Lakukan Hal Ini

Berita Terkait

Insentif EV–Hybrid 2026 Belum Pasti, Menkeu Purbaya: Proposal Kemenperin Belum Diterima

Kemenkeu: Wajib Pajak Terdampak Bencana Sumatera Tak Perlu Bayar Pajak

Sri Mulyani Bakal Jadi Dosen di Universitas Oxford Usai Tak Lagi Jabat Menkeu

Ramai di TikTok soal Purbaya Usul Skema MBG Diganti Uang Tunai, Kemenkeu Tegaskan Itu Hoaks!

Topik Terkait

Ketua Banggar

Pejabat Ditjen Pajak

Rafael Alun Trisambodo

Sri Mulyani

Kemenkeu

Saksikan Juga

Wisatawan di Baubau Jatuh dari Benteng

Bus Pariwisata di Sampang Angkut Jutaan Batang Rokok Ilegal

Tak Miliki Izin, 14 Kontainer Bawang Bombay Ilegal Dimusnahkan

Pramono Umumkan UMP Jakarta Tahun 2026 Naik 6,17 Persen

Kabupaten Gayo Lues Masih Gelap Gulita

Libur Nataru, Puluhan Sopir dan Awak Bus Jalani Tes Urine

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Banjir

Polda Metro Jaya