Komnas HAM Dorong DPR Percepat Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk segera mengesahkan Rencana Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah mengungkapkan bahwa telah lebih dari 19 tahun RUU PPRT dibahas dan tak kunjung disahkan sebagai undang-undang. Teranyar, Presiden Jokowi memerintahkan percepatan pengesahan RUU tersebut dan meminta agar Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan DPR RI terkait hal ini. Sebelumnya pada tahun 2022, Pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) percepatan pengesahan RUU PPRT dibawah koordinasi Kantor Staf Presiden. "Komnas HAM mendukung penuh komitmen presiden untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang," ucap Anis, Kamis (19/1/2023). Anis mengatakan, pihaknya memberi perhatian terhadap kelompok- kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial dan budaya maupun hak sipil dan politik. Menurut dia, kelompok rentan tersebut diantaranya adalah pekerja rumah tangga dan pekerja migran. Lantas, Anis menjelaskan, untuk mendorong pemajuan dan penegakan hak asasi manusia terhadap pekerja rumah tangga, baik di dalam maupun di luar negeri, Komnas HAM mendorong DPR RI segera menyetujui RUU PPRT. "Mendorong DPR RI menyetujui RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR RI dalam sidang paripurna DPR RI, sehingga dapat segera dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) bersama pemerintah," terang Anis. Lanjut, Anis mengatakan, pihaknya juga mendorong DPR RI dan Pemerintah untuk membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya selama proses pembahasan RUU PPRT. "Sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2021 dimana ditegaskan bahwa setiap pembentukan perundang-undangan harus memberikan akses bagi masyarakat untuk memberikan masukan," jelasnya. Perlu diketahui, Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan kepada publik bahwa Pemerintah berkomitmen dan berupaya keras memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga (PRT). Hal itu diungkapkan oleh Presiden Jokowi pada Rabu, (18/1/2023) di Istana Negara. Presiden Joko Widodo mencatat jumlah PRT di Indonesia diperkirakan mencapai 4 juta, mereka dalam posisi rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja. (rpi/put)

Komnas HAM Dorong DPR Percepat Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Berita Terkait

Dasco Tegaskan DPR Tak Bahas RUU Pilkada, Fokus Revisi UU Pemilu Sesuai Putusan MK

Terungkap, Alasan Pemerintah Buat Pasal Penghinaan Presiden

Komnas HAM Sebut Polri jadi Institusi Paling Banyak Dilaporkan soal Pelanggaran Prosedur

KPPU Dorong Revisi UU Persaingan Usaha: Aturan 1999 Dianggap “Old School”

Topik Terkait

Komnas Ham

Undang Undang

Ruu Pprt

Jokwoi

Komisi Dpr

Ruu Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Saksikan Juga

Kesaksian Warga Soal Ledakan Tabung Gas 12 Kg Menewaskan 3 Orang

Lelehan Lava Gunung Merapi Muntah dan Semburkan Awan Panas

Investor Asing Tarik Rp1,53 Triliun Saat Dirut BEI Mundur

Polisi Gagalkan Penyelundupan 1,8 Ton Miras Ilegal Lewat Jalur Laut

Cuaca Ekstrem, Sekitar 2.000 Kapal Parkir di Pelabuhan Muara Angke | Kabar Siang

Lubang Raksasa di Aceh Tengah Melumat Jalanan

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Banjir

Aceh

Polda Metro Jaya