Mahasiswa Demo di Kejagung RI, Laporkan Dugaan Korupsi Ketua DPRD NTB

Jakarta, tvOnenews.com - Komite Mahasiswa dan Pemuda Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi demo di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Massa meminta Kejagung mengusut dugaan korupsi yang menyeret Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda.

Pasalnya, para pendemo menduga adanya terlibat dalam pengelolaan dana siluman bernilai puluhan miliar rupiah yang tidak tercatat dalam anggaran pokok pikiran (pokir) resmi. 

Menurutnya dana tersebut disamarkan dengan sebutan direktif kepala daerah dan tersebar di sejumlah dinas strategis.

"Mencermati dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan dana siluman ini, masyarakat sipil dan pegiat antikorupsi mendesak langkah cepat aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan Agung, untuk mengusut tuntas praktik yang mencederai kepercayaan publik ini," ujar Koordinator Aksi Komite Mahasiswa dan Pemuda NTB, Johan Johari, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Johan menjelaskan Ketua DPRD NTB diduga mengelola dana hingga Rp182 miliar di luar pokir resminya sebesar Rp12,3 miliar pada tahun 2025. 

Kemudian, dana tersebut diduga tersebar kepada sejumlah bagian yang diantaranya yakni Dinas PUPR senilai Rp65 miliar Dinas Perumahan dan Permukiman Rp77 miliar.

"Dinas Pertanian Rp40 miliar. Dana-dana ini tidak pernah secara eksplisit tercatat atas nama Ketua DPRD NTB, melainkan diberi label 'direktif kepala daerah'," katanya.

Johan pun menduga praktik ini serupa diduga terjadi pada tahun anggaran sebelumnya. 

Dalam APBD 2024, pokir resmi Isvie hanya Rp14 miliar, namun teridentifikasi aliran dana lain yang tidak tercatat secara transparan sebagai pokir Ketua DPRD.

"Sumber internal menyebut bahwa skema direktif kepala daerah telah digunakan sejak tahun lalu sebagai kamuflase anggaran gelap," ungkapnya. (raa)