Agar Terhindar dari Bursa Reshuffle, Pengamat Ingatkan Menteri KP2MI Jalankan Tugas

Jakarta, tvOnenews.com — Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMAS mengingatkan Menteri Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Abdul Karding, untuk serius menindaklanjuti pencabutan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. 

Dia menilai, langkah tersebut penting agar menteri KP2MI tidak masuk dalam bursa reshuffle kabinet.

Fernando menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan izin untuk mencabut moratorium tersebut. 

Selain itu, Komisi IX DPR RI juga telah menyampaikan rekomendasi kepada KP2MI agar segera menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Arab Saudi.

“Presiden Prabowo sudah merestui. Komisi IX DPR RI saat RDP pada 1 April lalu juga sudah memberi mandat. Kok tidak dijalankan?” kata Fernando kepada wartawan, Sabtu (1/6/2025).

Dia meminta Menteri KP2MI agar lebih fokus pada pelaksanaan tugas sesuai arahan Presiden, bukan sekadar membangun citra publik.

“Kerjalah, jangan cuma omon-omon doang. Karena mafia penempatan ilegal akan memanfaatkan kondisi seperti sekarang yang masih belum jelas,” ujarnya.

Sertifikasi dan Beban P3MI

Fernando juga menyoroti Surat Edaran Dirjen KP2MI Nomor 715 Tahun 2025 yang mengatur tentang kewajiban sertifikasi manajemen risiko bagi Penanggung Jawab atau Direktur Utama dan Kepala Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). 

Menurutnya, perlu dijelaskan fungsi serta urgensi sertifikasi tersebut.

“Apakah para penguji atau lembaga penguji itu lebih memahami mekanisme dan seluk-beluk dalam proses penempatan, mulai dari sosialisasi hingga pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK)?” katanya.

Fernando juga menyoroti kewajiban biaya sertifikasi yang dibebankan kepada P3MI. Padahal, menurut dia, saat ini P3MI masih harus menyetor deposit dalam jumlah besar.

“Jadi, uang deposit P3MI selama ini dipergunakan untuk apa?” ujarnya.

Fernando mendorong agar Menteri Abdul Karding segera menindaklanjuti rekomendasi DPR dan menjalin MoU dengan pemerintah Arab Saudi, agar masyarakat segera merasakan manfaat konkret.

“Bekerjalah dengan baik supaya masyarakat bisa mendapat manfaat, dan Pak Menteri tidak masuk dalam kategori menteri yang layak di-reshuffle,” pungkasnya.(lgn)