Mendagri Tito Sindir Tenaga Honorer Titipan Pejabat: Masuk Pagi, Siang Ngopi-Ngopi

Jakarta, tvonenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian menyinggung tenaga honorer titipan pejabat. Tito mengungkapkan, banyak tenaga kerja honorer yang berasal dari keluarga pejabat daerah atau tim suksesnya (timses). "Tenaga administrasi, tenaga administrasi ini rata-rata adalah tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di situ. Begitu ganti pilkada, ketemu pejabat baru, tim suksesnya masuk lagi, terus numpuk jumlah tenaga honorer yang tidak punya keahlian khusus," ungkap Tito Karnavian, Kamis (14/9/2023). Mantan Kapolri itu lalu menyindir tenaga honorer yang berasal dari timses dan keluarga pejabat kerap pulang lebih cepat dari waktu kerjanya. Seperti contoh, kata Tito, tenaga honorer itu masuk pagi namun, menjelang siang sudah ngopi-ngopi. "Dikasih kerjaan, jam 08.00 WIB masuk, tidak punya keahlian, jam 10.00 WIB sudah ngopi-ngopi, sudah hilang," katanya. Kemudian, tenaga honorer yang 'dibawa masuk' menjadi menumpuk dan menghabiskan banyak anggaran belanja daerah, seperti gaji pegawai. Sedangkan biaya program untuk masyarakat hanya dapat sisa. "Ini membuat belanja pegawai di daerah-daerah yang bergantung dari transfer pusat semua tersedot ke situ anggarannya. Yang belanja modal yang betul-betul menyentuh untuk rakyat, membangun jalan, mungkin cuma 15-20 persen, jadi tidak ada kemajuan apa-apa," kata Tito. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan berdasarkan data sementara masih ada 1,8 juta nonaparatur sipil negara (non-ASN) atau tenaga honorer yang bekerja di kementerian/lembaga. Di sisi lain, Kemenpan RB secara resmi akan menghapus tenaga honorer di kementerian atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2023. "Ternyata, setelah ada surat pertanggungjawaban mutlak, turun menjadi 1,8 juta tapi masih ada 100 K/L yang belum menyampaikan. Kita masih 'clearance' data juga ya," kata Azwar Anas saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (2/3/2023). Azwar menjelaskan bahwa lembaganya terus melakukan pendataan karena masih ada 100 instansi yang belum menyampaikan data jumlah non-ASN terkini. Dalam Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Joko Widodo, ia menyampaikan bahwa Kemenpan-RB bersama asosiasi pimpinan daerah dan Komisi II DPR RI tengah mengkaji opsi terbaik yang tidak melakukan pemberhentian massal non-ASN. Presiden meminta ada jalan tengah terhadap jutaan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN. Menurut dia, opsi pemberhentian massal akan berpengaruh terhadap pelayanan publik karena tenaga honorer kenyataannya membantu pemerintah, terutama di pelosok daerah. (rpi/aag)

Mendagri Tito Sindir Tenaga Honorer Titipan Pejabat: Masuk Pagi, Siang Ngopi-Ngopi

Berita Terkait

Pengamat Ingatkan Bahaya Konflik Kepentingan, Perpol Nomor 10 Dinilai Bisa Bikin ASN Inferior di Kementerian

Tanpa Revisi UU Polri, Pengamat Sebut Perpol Rangkap Jabatan Dinilai Picu Polemik Birokrasi

Pangdam: Tantangan Tugas ke Depan Semakin Kompleks Butuh Kolaborasi

Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Pengungsian di Langkat, Mendagri Tito Tampung Semua Keluh dan Aspirasi Korban Banjir

Topik Terkait

Komisi Ii Dpr Ri

Mendagri

Tito Karnavian

Honorer

Tenaga Honorer

Asn

Saksikan Juga

Prabowo Panggil Menkeu Purbaya Dadakan ke Istana, Ada Apa? | OneNews Update

Banjir Bandang Susulan di Padang, Akses Satu-satunya ke Batu Busuak Putus Total

Tumpukan Sampah Ancam Kesehatan Warga Tangsel

Terseret Arus Banjir, WNA di Bali Ditemukan Tewas Tersangkut di Gorong-gorong

Isak Tangis Kakek Terdakwa Pencurian Burung Langka, Dituntut 2 Tahun Penjara

Area Persawahan di Padang Berubah Menjadi Aliran Sungai Baru

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr