Namun, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131/2024 soal PPn yang berpotensi membingungkan dan multitafsir.
Demokrat minta pemerintah untuk pastikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk barang dan jasa mewah, hanya berlaku untuk kalangan masyarakat atas saja.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi III DPR RI dari Partai Gerindra Muhammad Rahul SH, meminta Dolfie Othniel Frederic Palit, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menegaskan untuk gaji Rp5 juta per bulan atau Rp60 juta setahun, tak ada pemberlakuan pajak baru atau tarif pajak baru
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2022 cukup baik, mencapai sebesar Rp1.448,17 triliun. Dengan pertumbuhan kumulatif positif Januari sampai Oktober 58,1% (YoY)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terbitkan 14 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) untuk mengimplementasikan ketentuan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU HPP.
Menteri Sri Mulyani Indrawati mengatakan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan langkah strategis pemerintah dalam menyehatkan kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pimpinan Pusat (PP) Perisai Syarikat Islam mendukung penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
Staf Khusus Menteri Agama RI sampaikan pesan mendalam dalam Perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 Keluarga Besar Kawanua se-Dunia Indonesia di Jakarta (29/1/2026).