Uu Hpp
Multitarif PPN Tidak Dilarang di UU HPP, DPR Ungkap Pasal-Pasal di PMK 131 2024 yang Berpotensi Membingungkan dan Menimbulkan Salah Tafsir
-
Ekonomi Bisnis
- 3/01/2025 - 23:15
Namun, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131/2024 soal PPn yang berpotensi membingungkan dan multitafsir.
Demokrat Minta Pemerintah Pastikan PPN 12 Persen hanya untuk Kalangan Atas
-
Nasional
- 1/01/2025 - 20:08
Demokrat minta pemerintah untuk pastikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk barang dan jasa mewah, hanya berlaku untuk kalangan masyarakat atas saja.
Rahul Gerindra Kritik Anggota PDIP: Stop Provokasi Publik soal Kebijakan PPN 12 Persen
-
Nasional
- 24/12/2024 - 16:02
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi III DPR RI dari Partai Gerindra Muhammad Rahul SH, meminta Dolfie Othniel Frederic Palit, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP
Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Wihadi: PDIP Buang Muka!
-
Nasional
- 21/12/2024 - 22:29
Anggota Komisi XI DPR RI, Wihadi Wiyanto, menegaskan wacana kenaikan PPN 12 persen merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang HPP
Tak Ada Tarif Pajak Baru Bagi Gaji Rp5 juta, DJP: Dari Dulu Sudah Kena Pajak
-
Ekonomi Bisnis
- 3/01/2023 - 13:00
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menegaskan untuk gaji Rp5 juta per bulan atau Rp60 juta setahun, tak ada pemberlakuan pajak baru atau tarif pajak baru
Penerimaan Pajak Capai 97 Persen, Direktorat Jenderal Pajak Optimis Target Pajak Tercapai
-
Sumatera
- 30/11/2022 - 18:39
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2022 cukup baik, mencapai sebesar Rp1.448,17 triliun. Dengan pertumbuhan kumulatif positif Januari sampai Oktober 58,1% (YoY)
Ini 14 Aturan Turunan UU HPP yang Diterbitkan Kemenkeu
-
Ekonomi Bisnis
- 7/04/2022 - 15:00
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terbitkan 14 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) untuk mengimplementasikan ketentuan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU HPP.
UU HPP Langkah Pemerintah Menyehatkan APBN
-
Nasional
- 6/02/2022 - 12:44
Menteri Sri Mulyani Indrawati mengatakan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan langkah strategis pemerintah dalam menyehatkan kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Memuat Konten Berikutnya...
Trending
Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie
-
Timnas
- 4/04/2026 - 00:05
PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI
-
Nasional
- 4/04/2026 - 00:05
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3
-
Nasional
- 4/04/2026 - 00:09
Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yenny Wahid menyebut atlet panjat tebing Indonesia menolak tawaran naturalisasi dari Turki.
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI
-
Nasional
- 4/04/2026 - 00:05
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara
-
Nasional
- 4/04/2026 - 00:04
IAW soroti penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi, desak audit forensik dan reformasi sistemik untuk cegah kebocoran puluhan triliun.
Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!
-
Trend
- 4/04/2026 - 00:01
Dedi Mulyadi siapkan sistem transparan untuk program rutilahu di Jawa Barat. Nepotisme diputus, masyarakat kini bisa ajukan bantuan rumah secara transparan.
Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online
-
Nasional
- 4/04/2026 - 00:27
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).
Selengkapnya