Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengusung Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah atau Ijeck yang merupakan mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota
Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyambangi Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu sore, beberapa saat setelah Partai Golkar mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden.
Koalisi Gerindra, PAN, Golkar, dan PKB yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024 mendatang terus menunjukkan dinamika positif. Sejak dideklara
Lika-liku isu cawapres 2024 untuk Prabowo Subianto mencuat. Hal ini terjadi setelah empat (4) partai besar mendeklarasikan Ketum Gerindra, Prabowo Subiento menj
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengusulkan kenaikan nominal denda hingga Rp24 juta kepada para pelanggar kendaraan Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) guna menjaga infrastruktur jalan di daerah dari kerusakan.
DPRD Bali telah mengantongi tiga nama Penjabat (Pj) Gubernur Bali pengganti Wayan Koster yang akan disodorkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengusulkan daerah pinggiran Jakarta disatukan menjadi Jakarta Raya yang terdiri dari Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang dan Bogor.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, melaksanakan paripurna Ranperda tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Kota Medan, Senin (11/7/2022).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengusulkan anggaran tambahan bagi lembaganya sebesar Rp1 triliun untuk Tahun Anggaran 2023. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR diikuti secara daring di Jakarta, Senin, ia memohon dukungan kepada para anggota dewan untuk mengupayakan usulan tambahan tersebut.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengusulkan 1.421 narapidana memperoleh pengurangan masa hukuman atau remisi hari raya Idul Fitri 2022. Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkumham Sultra Muslim di Kendari, Rabu, mengatakan warga binaan yang diusulkan mendapat remisi bervariasi mulai dari 15 hari, satu bulan, satu bulan 15 hari, hingga dua bulan.