Langkah politik Presiden RI, Prabowo Subianto dinilai tepat dalam menghadapi situasi politik saat hingga usainya aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 kemarin.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan Tim Transformasi Reformasi Polri akan diisi oleh sembilan orang. Mereka terdiri dari tokoh-tokoh penting dan ternama.
Melalui Surat Perintah (Sprin) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, terdiri dari 52 perwira tinggi dan menengah.
Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah menegaskan bahwa pembentukan Tim Transformasi Kepolisian sepenuhnya merupakan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan soal langkah awal tim reformasi Polri. Menurutnya, langkah ini adalah bentuk keseriusan institusinya untuk..
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo resmi mengumumkan 'skuad besar' reformasi Polri. Di dalam tim tersebut tergabung 52 perwira tinggi dan menengah.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim Transformasi Reformasi Polri dalam rangka memastikan akuntabilitas dan responsibilitas di lembaga tersebut.
Menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk memperkuat komunikasi publik penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia, pemerintah akan membentuk tim juru bicara untuk forum dalam Presidensi G20 Indonesia.
PSIM Yogyakarta tidak bisa berbuat banyak saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan ke-25 Super League di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (11/3/2026).
Nasib pilu dialami siswa Kelas XII SMK IDN Boarding School di Kabupaten Bogor menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencabut izin pendirian sekolah
Babak playoff Liga Voli Korea 2025/2026 semakin dekat, Pink Spiders dan GS Caltex bersiap bertarung di fase selanjutnya. namun Daejeon Red Sparks gagal lolos?
Kronologi izin SMK IDN Boarding School Bogor dicabut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Simak alasan, polemik legalitas sekolah, dan nasib ratusan siswa terdampak.
Wali murid SMK IDN Bogor menagih kepastian nasib anak-anak mereka, pascapencabutan izin operasional sekolah oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM).