Kemenperin berharap Kortas Tipikor Polri telusuri aliran dana dalam kasus SPK fiktif yang melibatkan mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) berinisial LHS.
Kortas Tipikor Polri didesak investigasi aliran dana kasus surat perintah kerja (SPK) fiktif yang dibuat mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) berinisial LHS.