News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Pusat Pelaporan Keuangan

PPATK Bongkar 150 Ribu Rekening Nominee dan Rp2,1 Triliun Dana Bansos Mengendap Tak Terpakai

PPATK Bongkar 150 Ribu Rekening Nominee dan Rp2,1 Triliun Dana Bansos Mengendap Tak Terpakai

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendeteksi lebih dari 1 juta rekening diduga terhubung dengan tindak pidana, termasuk 150 ribu rekening nominee hasil jual beli ilegal.
PPATK Bekukan Sementara 140 Ribu Rekening Dormant Senilai Rp428 Miliar

PPATK Bekukan Sementara 140 Ribu Rekening Dormant Senilai Rp428 Miliar

PPATK menemukan maraknya penyalahgunaan rekening dormant oleh pelaku kejahatan, termasuk untuk tindak pidana pencucian uang, narkotika, hingga korupsi.
PPATK Minta Anggaran Tambahan Rp 991,95 Miliar untuk 2026, Bakal Dipakai untuk Sederet Kegiatan Ini

PPATK Minta Anggaran Tambahan Rp 991,95 Miliar untuk 2026, Bakal Dipakai untuk Sederet Kegiatan Ini

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengajukan anggaran tambahan Rp991,95 miliar kepada Komisi III DPR RI untuk tahun 2026.
Pengacara Brigadir J Minta PPATK Periksa Rekening Seluruh Ajudan Ferdy Sambo, PPATK: Silakan Kalau Punya Data dan Fakta

Pengacara Brigadir J Minta PPATK Periksa Rekening Seluruh Ajudan Ferdy Sambo, PPATK: Silakan Kalau Punya Data dan Fakta

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana merespons permintaan pengacara keluarga Brigadir J alias Yoshua Hutabarat, Kamaruddin Simanjuntak yang meminta PPATK memeriksa seluruh transaksi keuangan ajudan eks Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo.
PPATK Sumbang Rp17,38 Triliun ke Kas Negara

PPATK Sumbang Rp17,38 Triliun ke Kas Negara

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyumbang Rp17,38 triliun ke dalam penerimaan negara melalui uang pengganti tindak pidana selama 2018-2020.
PPATK Dalami Dana Diduga Ilegal Hingga ke Luar Negeri

PPATK Dalami Dana Diduga Ilegal Hingga ke Luar Negeri

PPATK terus bekerja optimal dalam menelusuri aliran uang yang diduga terkait dengan tindak pidana berupa investasi ilegal, baik aliran dana di dalam negeri maupun ke luar negeri.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yenny Wahid menyebut atlet panjat tebing Indonesia menolak tawaran naturalisasi dari Turki.
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara

Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara

IAW soroti penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi, desak audit forensik dan reformasi sistemik untuk cegah kebocoran puluhan triliun.
Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!

Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!

Dedi Mulyadi siapkan sistem transparan untuk program rutilahu di Jawa Barat. Nepotisme diputus, masyarakat kini bisa ajukan bantuan rumah secara transparan.
Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT