Perpres Tni
Perpres TNI Tangani Terorisme Masih Digodok, Wamenhan: Sedang Tentukan Peran TNI dan Polri
-
Nasional
- 10/02/2026 - 18:21
Pemerintah memastikan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme saat ini masih dalam tahap pembahasan.
Draf Perpres Tugas TNI Tangani Terorisme Diperdebatkan, Mensesneg Tegaskan Belum Final
-
Nasional
- 9/01/2026 - 09:24
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan draf yang beredar sejak awal Januari 2026 itu belum bersifat final.
Kapuspen TNI: Prajurit di Sidang Nadiem Murni Pengamanan, Bukan Urusan Kasus
-
Nasional
- 6/01/2026 - 13:25
Kapuspen TNI menegaskan kehadiran prajurit di sidang Nadiem Makarim murni pengamanan sesuai Perpres, bukan intervensi perkara hukum.
Kehadiran Prajurit TNI di Sidang Nadiem Disorot Hakim, Ini Penjelasan Resmi TNI dan Jaksa
-
Nasional
- 6/01/2026 - 11:51
Kehadiran tiga prajurit TNI di sidang Nadiem Makarim disorot hakim. TNI dan jaksa beri penjelasan soal pengamanan sesuai Perpres 66/2025.
Inilah Waktu Pencairan Gaji Baru PNS Usai Kenaikan Ditetapkan dalam Perpres 79 Tahun 2025
-
Nasional
- 13/10/2025 - 11:53
Gaji baru PNS mulai berlaku Oktober 2025 dan akan dicairkan melalui sistem rapel pada November. Simak jadwal lengkap pencairan dan siapa saja yang mendapat kenaikan.
Prabowo Ubah 8 Program Cepat RKP 2025: Gaji ASN, TNI-Polri Naik hingga BPN Dibentuk!
-
Nasional
- 18/09/2025 - 10:20
Prabowo Subianto ubah rincian 8 program cepat RKP 2025 lewat Perpres 79/2025. Gaji ASN, TNI-Polri, pejabat naik hingga pembentukan Badan Penerimaan Negara.
Resmi, Prabowo Teken Perpres Jaksa dan Keluarganya Dapat Perlindungan TNI dan Polri, Ini Bunyinya
-
Nasional
- 22/05/2025 - 17:10
Presiden Prabowo Subianto teken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
Perpres 5/2025: Hutan Negara di Bawah Kendali Tegas, Penertiban Besar Dimulai!
-
Ekonomi Bisnis
- 24/03/2025 - 10:24
Perpres 5/2025 memperkuat kendali negara terhadap hutan, menetapkan izin ketat, sanksi tegas, penguasaan lahan ilegal, serta pengawasan oleh Menhan dan TNI.
Menhan Turun Tangan! Operasi Hutan Siap Sapu Bersih Pelanggar
-
Ekonomi Bisnis
- 24/03/2025 - 10:11
Menhan dan TNI bisa melakukan operasi penertiban kawasan hutan menurut Perpres Nomor 5 Tahun 2025, soal penguasaan lahan, pencabutan izin, hingga proses hukum.
Memuat Konten Berikutnya...
Trending
Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie
-
Timnas
- 4/04/2026 - 00:05
PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI
-
Nasional
- 4/04/2026 - 00:05
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3
-
Nasional
- 4/04/2026 - 00:09
Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yenny Wahid menyebut atlet panjat tebing Indonesia menolak tawaran naturalisasi dari Turki.
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI
-
Nasional
- 4/04/2026 - 00:05
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara
-
Nasional
- 4/04/2026 - 00:04
IAW soroti penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi, desak audit forensik dan reformasi sistemik untuk cegah kebocoran puluhan triliun.
Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!
-
Trend
- 4/04/2026 - 00:01
Dedi Mulyadi siapkan sistem transparan untuk program rutilahu di Jawa Barat. Nepotisme diputus, masyarakat kini bisa ajukan bantuan rumah secara transparan.
Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online
-
Nasional
- 4/04/2026 - 00:27
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).
Selengkapnya