Wamenaker Noel mengatakan bahwa Kemnaker sudah melakukan sejumlah kajian termasuk konsultasi dengan berbagai pihak terkait kenaikan UMP Jakarta tahun 2025.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap Bank Indonesia (BI) tak menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate pada Rapat Dewan Gubernur besok (17/7/2024).
Penyelenggaraan program Tapera dinilai bukan menjadi solusi bagi para pegawai atau karyawan dan pengusaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah terjangkau.
Apindo beri rekomendasi untuk mengoptimalkan manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan pekerja bagi peserta program BPJS Ketenagakerjaan sebagai ganti Tapera.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menilai bahwa kebijakan Tapera memiliki tujuan baik, tetapi ada yang kurang diperhitungkan.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara resmi menyatakan sikap bahwa sejak awal menolak aturan tabungan perumahan rakyat Tapera yang dianggap membebankan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta W Kamdani mengusulkan agar pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan.
Calon Presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan menjamin kepastian hukum pada sistem pemerintahan yang dia pimpin jika terpilih menjadi Presiden 2024.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Tengah, sambut baik pengumuman UMP 2022 yang telah ditetapkan Gubernur Ganjar Pranowo, karena telah sesuai mekanisme
PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Dedi Mulyadi siapkan sistem transparan untuk program rutilahu di Jawa Barat. Nepotisme diputus, masyarakat kini bisa ajukan bantuan rumah secara transparan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).