News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Pendapatan Daerah

DPRD Jabar Soroti Dampak Tren Kendaraan Listrik terhadap Pendapatan Daerah, PAD Terancam Terkikis?

DPRD Jabar Soroti Dampak Tren Kendaraan Listrik terhadap Pendapatan Daerah, PAD Terancam Terkikis?

Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana meminta pemerintah provinsi segera menyiapkan langkah mitigasi fiskal untuk merespons perkembangan kendaraan listrik.
Digitalisasi Pendapatan Daerah, Pemprov DKI Luncurkan MPD untuk Integrasi Sistem Pendapatan Daerah

Digitalisasi Pendapatan Daerah, Pemprov DKI Luncurkan MPD untuk Integrasi Sistem Pendapatan Daerah

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan digitalisasi menjadi fondasi penting dalam penguatan pelayanan publik, termasuk pengelolaan pendapatan daerah.
Wamendagri Minta Daerah Gali PAD Lewat Inovasi Tanpa Bebani Masyarakat, Akhmad Wiyagus: Gerakkan Ekonomi Lokal

Wamendagri Minta Daerah Gali PAD Lewat Inovasi Tanpa Bebani Masyarakat, Akhmad Wiyagus: Gerakkan Ekonomi Lokal

Wamendagri mendorong daerah untuk berani mencari formula baru dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan memperkuat kolaborasi lintas sektor serta digitalisasi.
Pengenaan Pajak Olahraga pada Padel, Ini Kata Bapenda DKI Jakarta

Pengenaan Pajak Olahraga pada Padel, Ini Kata Bapenda DKI Jakarta

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menjelaskan bahwa pengenaan pajak terhadap olahraga padel dilakukan untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat lantaran olahraga permainan telah sejak lama dikenakan Pajak Hiburan.
Kejati Bengkulu Sita 28 Bidang Tanah dari Tersangka Korupsi Mega Mall

Kejati Bengkulu Sita 28 Bidang Tanah dari Tersangka Korupsi Mega Mall

Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menyita sebanyak 28 bidang tanah milik enam tersangka kasus dugaan korupsi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) Mega Mall dan pasar tradisional modern (PTM) Kota Bengkulu.
Pemkab Mabar Targetkan PAD Tahun 2025 Mencapai Rp318 Miliar

Pemkab Mabar Targetkan PAD Tahun 2025 Mencapai Rp318 Miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2025 di daerah itu mencapai Rp318 miliar. 
Pj Gubernur Teguh Minta Tata Kelola Pendapatan Daerah Transparan dan Berkeadilan di Jakarta

Pj Gubernur Teguh Minta Tata Kelola Pendapatan Daerah Transparan dan Berkeadilan di Jakarta

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menegaskan pentingnya tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
Geber Destinasi Wisata Ramah untuk Muslim, DPRD Surabaya Terus Upayakan Pembangunannya

Geber Destinasi Wisata Ramah untuk Muslim, DPRD Surabaya Terus Upayakan Pembangunannya

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Achmad Nurdjayanto mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya dalam membuat destinasi wisata ramah untuk umat Muslim di Surabaya.
Proyeksi APBD Jawa Barat 2025, Rp29,93 Triliun untuk Target Pendapatan Daerah, Rp29,74 Triliun untuk Belanja

Proyeksi APBD Jawa Barat 2025, Rp29,93 Triliun untuk Target Pendapatan Daerah, Rp29,74 Triliun untuk Belanja

Soal besaran pendapatan daerah dan belanja daerah itu, masih belum final karena masih dalam pembahasan lanjutan di DPRD Jawa Barat bersama Pemprov Jawa Barat.
DPRD Apresiasi Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Masuk dalam Raperda, Ismail: Ini Bisa Dongkrak PAD Jakarta

DPRD Apresiasi Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Masuk dalam Raperda, Ismail: Ini Bisa Dongkrak PAD Jakarta

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Ismail mengapresiasi Pemprov yang mencantumkan aturan pemanfaatan ruang bawah tanah.
Pendapatan Daerah Masih Sangat Bergantung ke Pusat, Sri Mulyani Minta Pemda Tingkatkan Rasio Pajak hingga 3 Kali Lipat

Pendapatan Daerah Masih Sangat Bergantung ke Pusat, Sri Mulyani Minta Pemda Tingkatkan Rasio Pajak hingga 3 Kali Lipat

Sri Mulyani menambahkan, peningkatan perpajakan daerah dapat dilakukan dengan terus mengidentifikasi potensi pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.
Korupsi Penjualan Aset, Kejati Sumsel Geledah Kantor BPN dan Bapenda Palembang

Korupsi Penjualan Aset, Kejati Sumsel Geledah Kantor BPN dan Bapenda Palembang

Pengeledahan tersebut terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset Yayasan Batang Hari Sembilan Berupa Sebidang Tanah di Jalan Mayor Ruslan Palembang.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Azis Samual: Mendukung Pemerintahan yang Kuat dan Efektif Melalui Reshuffle Kabinet

Azis Samual: Mendukung Pemerintahan yang Kuat dan Efektif Melalui Reshuffle Kabinet

Dinamika politik yang sangat cepat dan tantangan global yang kian kompleks menuntut ritme kerja pemerintahan yang cepat dan efektif.
Gebrakan Baru Presiden Prabowo: Dari Gerakan Indonesia ASRI hingga Proyek Gentengisasi Skala Besar

Gebrakan Baru Presiden Prabowo: Dari Gerakan Indonesia ASRI hingga Proyek Gentengisasi Skala Besar

Presiden Prabowo juga menyoroti masalah lingkungan hidup. Pemerintah berkomitmen penuh dalam mengelola masalah sampah secara masif dan terpadu.
Meski Denada Akui Ressa Rizky Anaknya, Kuasa Hukum Tegaskan Pengakuan Belum Cukup Secara Hukum

Meski Denada Akui Ressa Rizky Anaknya, Kuasa Hukum Tegaskan Pengakuan Belum Cukup Secara Hukum

Meski Denada sudah akui Ressa Rizky Rossano sebagai anak kandungnya, kuasa hukum Ressa, Ronald Armada, sebut pengakuan belum cukup secara hukum.
Terungkap Alasan Denada Tidak Merawat Ressa Sejak Bayi, Gugatan Sang Anak Terus Bergulir

Terungkap Alasan Denada Tidak Merawat Ressa Sejak Bayi, Gugatan Sang Anak Terus Bergulir

Akhirnya Denada mengakui Ressa sebagai anak kandungnya. Meskipun sudah diakui gugatan sang anak tetap bergulir
Mulai Hari Ini 2 Februari 2026 Pemilik Sertifikat Tanah Girik, Petok hingga Letter C Tahun 1967-1997 Tidak Berlaku Lagi, Masyarakat Diimbau Segera Perbarui ke Sistem Terbaru

Mulai Hari Ini 2 Februari 2026 Pemilik Sertifikat Tanah Girik, Petok hingga Letter C Tahun 1967-1997 Tidak Berlaku Lagi, Masyarakat Diimbau Segera Perbarui ke Sistem Terbaru

Mulai hari ini 2 Februari 2026 pemilik sertifikat tanah girik, petok hingga letter C tahun 1967-1997 sudah tidak berlaku lagi.
Soal Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Kejaksaan Kembalikan Berkas Perkara Roy Suryo Cs

Soal Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Kejaksaan Kembalikan Berkas Perkara Roy Suryo Cs

Kejaksaan mengembalikan berkas perkara Roy Suryo cs terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
Jangan Salah Amalan di Malam Nisfu Sya'ban, Ini Penjelasan Lengkap Ustaz Adi Hidayat

Jangan Salah Amalan di Malam Nisfu Sya'ban, Ini Penjelasan Lengkap Ustaz Adi Hidayat

Ustaz Adi Hidayat jelaskan tentang amalan di malam Nisfu Sya'ban, kenali hadis yang shahih, dhaif, dan waspadai hadis palsu.
Selengkapnya

Viral

#1

Timnas indonesia

44471 artikel
#2

Sea games 2025

1162 artikel
#3

Liga italia

3680 artikel
#4

Super league

1837 artikel
#5

Pssi

8554 artikel
ADVERTISEMENT