Ratusan KK di Desa Sambikerep, Rejoso, Nganjuk saat ini tengah menghadapi masa depan yang tidak pasti, dengan sertifikat tanah relokasi mereka yang belum jelas.
PT Hutama Karya (Persero) menggarap 2 proyek baru senilai Rp1,2 triliun yakni Proyek Bendungan Cijurey paket II dan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng Kobema (Seksi Lubuk Puar – Sebakul).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengatakan progres capaian pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur mencapai 38,1 persen
Rapat tertutup tim pembebasan lahan Pemkab Bojonegoro, untuk pembangunan Bendungan Karangnongko dinilai mengabaikan permintaan warga terdampak yang minta direlokasi.
Puluhan warga Desa Kalangan, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro hingga saat ini masih was-was akan ganti rugi lahan untuk pembangunan Bendungan Karangnongko.
Dinas PU Sumber Daya Air (PU SDA) Bojonegoro memenuhi undangan panggilan Komisi A DPRD Bojonegoro, terkait progress proyek pembangunan Bendungan Karangnongko, Rabu (8/7) kemarin.
Pembangunan bendungan di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Indonesia baru, telah capai sekitar 70 persen.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan progres pembangunan Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat telah mencapai 83 persen.
Ia ditetapkan sebagai salah satu tersangka utama kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang kualitas rendah (KW) yang masuk ke Indonesia tanpa pemeriksaan fisik.
Kasus ini bermula ketika PT Blueray Cargo yang dipimpin John Field diduga berupaya agar barang impornya masuk melalui jalur hijau, yakni jalur pengeluaran barang tanpa pemeriksaan fisik.
Rizal menjabat sebagai Direktur di Bea Cukai pada 2024 hingga Januari 2026. Sebelumnya, dia menduduki posisi sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
Kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bermula dari PT Blueray Cargo (BR) menginginkan barang impor KW (tiruan) ilegal tidak dicek saat masuk ke Indonesia.