Sebulan menyerap aspirasi masyarakat, komisi percepatan reformasi sepakat mendorong penyelesaian persoalan penugasan perwira Polri di kementerian lewat skema omnibus law.
Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDIP Aria Bima mengaku lebih setuju bila tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah
Menurut Radian, ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang produksi dan distribusi, tetapi juga terkait dengan penegakan hukum yang menjamin keadilan dan keteraturan di sektor tersebut.
Mendagri Tito Karnavian menyebut usulan itu akan didiskusikan kembali antara pemerintah dengan DPR serta melibatkan para ahli dan akademisi dalam pengkajiannya
Elemen Buruh Sumatera Utara berunjukrasa ke kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Diponegoro, Kota Medan, Kamis (31/10/2024). Aksi buruh ini
Ribuan buruh akan berkumpul di Jakarta dan demo menyampaikan tuntutan soal pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Gedung dan Istana Negara, Rabu (17/7/2024).
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mendesak Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto untuk mencabut UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ketika nanti resmi menjabat.
Puluhan ribu buruh memadati Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta untuk merayakan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh setiap tanggal 1 Mei.
Buruh meminta kepastian masa kerja kepada Wali Kota Jakarta Utara dan Forkopimko pada aksi May Day di Gelanggang Olahraga Rawa Badak, Jakarta Utara, Rabu (1/5/2024).
Ia ditetapkan sebagai salah satu tersangka utama kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang kualitas rendah (KW) yang masuk ke Indonesia tanpa pemeriksaan fisik.
Kasus ini bermula ketika PT Blueray Cargo yang dipimpin John Field diduga berupaya agar barang impornya masuk melalui jalur hijau, yakni jalur pengeluaran barang tanpa pemeriksaan fisik.
Rizal menjabat sebagai Direktur di Bea Cukai pada 2024 hingga Januari 2026. Sebelumnya, dia menduduki posisi sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
Kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bermula dari PT Blueray Cargo (BR) menginginkan barang impor KW (tiruan) ilegal tidak dicek saat masuk ke Indonesia.