Prestasi gemilang diraih oleh enam Polres di bawah naungan Polda Sumut yang sukses menyabet penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas dedikasi
Ramai-ramai warga memperjuangkan jalan desanya yang dijual Pemkab Deliserdang. Bahkan, insiden ini membuat Ombudsman Sumut menelusuri jual beli jalan desa terse
Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara menduga serapan dana desa selama ini tidak maksimal, khususnya dalam bidang pelayanan publik (public service). Hal itu
Ombudsman RI Perwakilan Sumut bergerak menuju UPTD Samsat Pangururan terkait kasus penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor yang mencuat setelah kematian Bripka AS.
Baru dikunjungi Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak beserta Wakapolda dan Irwasda Polda Sumut beserta 29 jajaran Kapolres di Sumatera Utara pada Kamis (2/2/2023),
Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara mengundang Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting untuk klarifikasi perihal adanya dugaan praktek maladministrasi dalam mekanisme pemilihan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
Calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Sumut melaporkan hasil penetapan 7 komisioner KPID Sumut periode 2021-2024 ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Senin, (31/01/2022) di Medan.
Kasus dugaan pungli berkedok Sumbangan Pengelolaan Pendidikan (SPP) di SMA Negeri 21 Medan yang dibebankan kepada siswa kelas sepuluh, mulai bergulir luas.
Ia ditetapkan sebagai salah satu tersangka utama kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang kualitas rendah (KW) yang masuk ke Indonesia tanpa pemeriksaan fisik.
Kasus ini bermula ketika PT Blueray Cargo yang dipimpin John Field diduga berupaya agar barang impornya masuk melalui jalur hijau, yakni jalur pengeluaran barang tanpa pemeriksaan fisik.
Rizal menjabat sebagai Direktur di Bea Cukai pada 2024 hingga Januari 2026. Sebelumnya, dia menduduki posisi sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
Kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bermula dari PT Blueray Cargo (BR) menginginkan barang impor KW (tiruan) ilegal tidak dicek saat masuk ke Indonesia.