Melaui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto merevisi RKP 2025, satu di antaranya pertumbuhan ekonomi tahun 2025 ini.
DPR bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN, Gubernur BI, Ketua DK OJK, dan Plt Kepala BPS sepakat untuk menetapkan berbagai asumsi dasar ekonomi makro APBN 2025.
Perkuat ekonomi masyarakat mikro, KPW BI Jatimberkolaborasi dengan media seJatim untuk bersama-sama mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro Jatim
Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo kompak membeberkan kondisi ekonomi global yang tidak pasti hingga 2025 karena beberapa faktor.
Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, pengelolaan utang pada tahun anggaran 2025 saat pemerintahan Prabowo-Gibran perlu disikapi jeli dan penuh perhitungan.
Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan rapat kerja dengan Badan Pusat Statistik (BPS) membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan secara rinci mitigasi Pemerintah Indonesia di tengah kondisi ekonomi Indonesia di tengah gejolak geopolitik.
Dalam pernyataan pers resmi di Jakarta pada Senin, 22 April 2024 sore, Airlangga menegaskan bahwa depresiasi rupiah masih lebih baik dibanding negara lain.
Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan kondisi fundamental perekonomian Indonesia cukup kuat menghadapi ancaman dampak krisis di Timur Tengah.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, diperkirakan menguat terbatas menjelang debat perdana calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Selasa (12/12) besok.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan terus berkomitmen untuk menjaga inflasi guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Ia ditetapkan sebagai salah satu tersangka utama kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang kualitas rendah (KW) yang masuk ke Indonesia tanpa pemeriksaan fisik.
Kasus ini bermula ketika PT Blueray Cargo yang dipimpin John Field diduga berupaya agar barang impornya masuk melalui jalur hijau, yakni jalur pengeluaran barang tanpa pemeriksaan fisik.
Rizal menjabat sebagai Direktur di Bea Cukai pada 2024 hingga Januari 2026. Sebelumnya, dia menduduki posisi sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
Kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bermula dari PT Blueray Cargo (BR) menginginkan barang impor KW (tiruan) ilegal tidak dicek saat masuk ke Indonesia.