Hasil Kesepakatan Ekonomi Makro untuk APBN 2025 dari DPR dan Pemerintah: Pertumbuhan Ekonomi 5,2% hingga Inflasi 2,5%

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi XI DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK OJK, dan Plt Kepala BPS sepakat menetapkan berbagai asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN 2025.

Kesepakatan Pemerintah dan DPR mengenai RAPBN 2025 itu ditetapkan saat rapat kerja yang digelar di kompleks Parlemen Senayan pada Rabu (28/8).

Pembahasan ini mencakup target pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indikator pembangunan lainnya yang menjadi acuan dalam RAPBN 2025.

"Pemerintah juga sepakat untuk menjaga tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas," kata Sri Mulyani di akun Instagra @smindrawati, Kamis (29/8/2024). 

Dalam konteks ekonomi makro, Komisi XI yang dipimpin oleh Kahar Muzakir menyetujui target pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,2%, dengan inflasi yang diperkirakan berada di angka 2,5%. 

Angka-angka tersebut sama persis alias tidak ada perubahan dari asumsi yang telah diajukan dalam RAPBN 2025.

Baca Juga

DPR RI Dorong Kemandirian Industri Pertahanan Dalam Negeri

Selain itu, nilai tukar rupiah disepakati berada pada level Rp16.000 per dolar AS, sementara suku bunga SBN 10 tahun ditetapkan sebesar 7%.

Angka tersebut sedikit berbeda dari RAPBN 2025, di mana nilai tukar rupiah dipatok di Rp16.100 per dolar AS dan suku bunga SBN 10 tahun di 7,1%.

Sasaran pembangunan yang disepakati pun tetap sama seperti yang tercantum dalam RAPBN 2025. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 4,5-5%, tingkat kemiskinan berada di kisaran 7-8%, kemiskinan ekstrem 0%, Gini Rasio 0,379-0,382, dan Indeks Modal Manusia ditetapkan sebesar 0,56.

Untuk indikator pembangunan lainnya, Nilai Tukar Petani ditargetkan pada kisaran 115-120, sementara Nilai Tukar Nelayan berada di angka 105-108.

Target ini tidak mengalami perubahan dari yang diajukan dalam RAPBN 2025.

Meski mayoritas asumsi sudah disepakati, beberapa fraksi di Komisi XI tetap memberikan catatan penting. Fraksi PDI-Perjuangan, misalnya, mengusulkan agar nilai tukar rupiah ditetapkan di angka Rp15.900 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun di 6,9%.

Sementara itu, Fraksi PKB mengusulkan Nilai Tukar Petani berada di kisaran 120-125.

Kesimpulan rapat ini juga mencakup kesepakatan untuk melakukan berbagai upaya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas.