Mahkamah Konstitusi (MK) tegaskan larangan rangkap jabatan berlaku bagi menteri dan wakil menteri. Putusan ini kini disorot usai banyaknya isu rangkap jabatan menteri
Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut pemerintah membentuk tim lintas kementerian untuk mengkaji serta menganalisis putusan MK terbaru soal pemisahan pemilu nasional dan daerah.
Pushati Fakultas Hukum Universitas Trisakti menyelenggarakan seminar nasional dengan tema 'Membedah Pp 28/2022: Dilema Piutang Negara Vs Prinsip Negara Hukum'.
Pakar hukum pidana, Romli Atmasasmita menyoroti upaya PT Timah mengajukan gugatan Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor ke Mahkamah Konstitusi.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan tegas mengatakan barang siapa yang mengganggu partainya PKB sama dengan mengganggu konstitusi negara.
Sebanyak 14 organisasi masyarakat (ormas) yang tergabung sebagai anggota Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menyampaikan sembilan poin petisi ulama untuk demokrasi dan keadilan sosial.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut pernyataan menteri hingga presiden boleh berkampanye dan memihak di Pemilu 2024. Pasalnya, pernyataan itu menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan.
Semua gegeran hukum ini membuktikan---Anwar Usman pasti telah tahu: pada akhirnya putusan hakim bukanlah yang terakhir, di ujung terdalam ada hati nurani dan Tuhan yang lebih tahu.Â
Antisipasi gangguan ketertiban umum pada aksi Unjuk Rasa Gerakan Buruh Bersama Rakyat di Gedung Mahkamah Konstitusi dan Istana, Satpol PP amankan aksi buruh
Masa perpanjangan jabatan Ketua KPK menjadi kontroversi hingga menuai komentar para tokoh publik. Satu di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum
Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDIP Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai capres 2024 dari PDIP. Setelah ditetapkan sebagai capres 2024, Ganjar langsung disematkan peci hitam oleh Megawati.