Sikap Pemerintah Indonesia Soal Palestina dan Israel, PBNU Nilai Presiden Prabowo Konsisten

Seperti diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengatakan RI akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Namun hal itu hanya akan dilakukan jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina.

"Salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan saya dengan Presiden Macron adalah apa yang disampaikan oleh Presiden Macron tentang kehendak Prancis untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan RI mendesak "two-state solution" sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian. Dengan begitu, ujar Prabowo, kedaulatan Israel juga harus diakui sebagai negara.

"Di berbagai tempat, di berbagai forum, saya sampaikan sikap bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian "two-state solution", kemerdekaan bagi bangsa Palestina  merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar," kata Prabowo.

"Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya," imbuh dia.

Prabowo pun mengatakan RI akan mengakui Israel jika Palestina diakui. Dia menyebut RI membuka opsi untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Baca Juga

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Masuk Radar Bakal Kandidat Pilpres 2029

"Karena itu, Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel," ujarnya. Prancis menegaskan tekadnya untuk mengakui negara Palestina dan mengutuk langkah Israel memperluas serangan militer dan melakukan blokade bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza, yang mereka sebut "tidak dapat dibela".

Penegasan Prancis itu, disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis, Jean-Noel Barrot, dalam pernyataan terbarunya saat berbicara kepada radio France Inter. Barrot juga menegaskan kembali bahwa Prancis mendukung inisiatif yang dicetuskan Belanda untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama antara Uni Eropa dan Israel, yang nantinya dapat mempengaruhi hubungan politik dan ekonomi. (put)