Sikap Pemerintah Indonesia Soal Palestina dan Israel, PBNU Nilai Presiden Prabowo Konsisten

Jakarta, tvOnenews.com - Sikap dan politik luar negeri Indonesia tidak akan pernah bergeser dalam urusan Palestina hingga kapanpun. Jika Israel mengakui Palestina, kata Presiden RI, Prabowo Subianto, maka Indonesia juga siap mengakui dan membuka hubungan diplomatik dengan negara Yahudi itu.

"Presiden Prabowo konsisten," kata Ketua Umum PBNU, K.H. Yahya Cholil Staquf.

Penilaian K.H. Yahya disampaikan kepada awak media, Sabtu (31/5/2025) terkait sikap Indonesia yang disampaikan Presiden Prabowo usai temu bilateral dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (28/5/2025) lalu.

Gus Yahya, sapaan Ketua Umum PBNU, menilai bahwa Prabowo telah menunjukkan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang akan selalu mendukung bangsa-bangsa di dunia dalam memperjuangkan kemerdekaan.

"Pernyataan Presiden Prabowo tentang kesiapan Indonesia mengakui keberadaan Negara Israel dengan syarat diakui dan ditetapkannya keberadaan Negara Palestina, itu konsisten dengan kebijakan solusi dua negara yang dikukuhi Indonesia sejak semula," ujar Gus Yahya.

Ini, katanya, sama persis dengan garis perjuangan NU yang akan selalu berdiri tegak bersama kekuatan lain di dunia untuk kemerdekaan bangsa Palestina.

Soal bagaimana agar ketegasan sikap bersama ini diwujudkan dalam langkah dan agenda yang nyata, kata Gus Yahya, maka dibutuhkan konsolidasi kokoh dari kalangan internasional.

"Yang perlu ditempuh selanjutnya adalah melakukan penggalangan dan konsolidasi internasional melalui platform-platform multilateral yang sah untuk menggulirkan proses politik yang decisive menuju terwujudnya solusi dua negara tersebut," jelas Gus Yahya.

Terutama, lanjut Gus Yahya, dan ini prioritas utama, adalah menyelamatkan nyawa ribuan anak-anak, kalangan perempuan dan rakyat yang renta dari ancaman kekerasan akibat perang.

"Yang harus dilakukan saat ini juga adalah penghentian kekerasan oleh pihak mana pun dan menolong korban-korban kemanusiaan dari konflik berkepanjangan ini," kata Gus Yahya mengingatkan seriusnya kondisi kemanusiaan di Gaza, Paletina.

Ini dapat dicapai, ujar Gus Yahya, dengan jalan menggugah dan menuntut dunia internasional agar patuh melaksanakan konsensus yang ada.

"Pada saat yang sama, masyarakat internasional harus berkonsolidasi untuk menegakkan konsensus-konsensus dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada terkait masalah Israel-Palestina dengan penerapan yang tegas atas semua pihak," kata Gus Yahya menambahkan.

Seperti diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengatakan RI akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Namun hal itu hanya akan dilakukan jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina.

"Salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan saya dengan Presiden Macron adalah apa yang disampaikan oleh Presiden Macron tentang kehendak Prancis untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan RI mendesak "two-state solution" sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian. Dengan begitu, ujar Prabowo, kedaulatan Israel juga harus diakui sebagai negara.

"Di berbagai tempat, di berbagai forum, saya sampaikan sikap bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian "two-state solution", kemerdekaan bagi bangsa Palestina  merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar," kata Prabowo.

"Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya," imbuh dia.

Prabowo pun mengatakan RI akan mengakui Israel jika Palestina diakui. Dia menyebut RI membuka opsi untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

"Karena itu, Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel," ujarnya. Prancis menegaskan tekadnya untuk mengakui negara Palestina dan mengutuk langkah Israel memperluas serangan militer dan melakukan blokade bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza, yang mereka sebut "tidak dapat dibela".

Penegasan Prancis itu, disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis, Jean-Noel Barrot, dalam pernyataan terbarunya saat berbicara kepada radio France Inter. Barrot juga menegaskan kembali bahwa Prancis mendukung inisiatif yang dicetuskan Belanda untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama antara Uni Eropa dan Israel, yang nantinya dapat mempengaruhi hubungan politik dan ekonomi. (put)