Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi meminta kepada pemerintah pelayanan kepada calon jemaah harus maksimal mengingat keputusan penurunan biaya haji 2025.
"Untuk hal itu, meskipun ada efisiensi pada biaya penyelenggaraan ibadah haji, kami meminta tidak akan berakibat pada kualitas layanan hajinya," ungkap Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/1/2025).
Ia menganjurkan pelayanan harus dimaksimalkan saat calon jemaah haji berada di wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
"Baik layanan transportasi, akomodasi, konsumsi, pelayanan di Armuzna dan pelayanan haji lainnya," kata dia.
Ia kembali membahas terkait besaran BPIH yang telah ditetapkan pemerintah untuk dibayar oleh calon jemaah haji reguler.
Calon jemaah haji reguler rata-rata harus membayar sekitar Rp89.410.258,79 yang semulanya berjumlah Rp93.410.286,00 saat BPIH 2024.
Sementara, jemaah rata-rata harus membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55.431.750,78 sekitar 62 persen dari total BPIH 2025.
Ia berpendapat hitungan nilai persentasenya dari perbandingan tahun 2024 lebih besar 62 persen dari 60 persen.
Meski demikian, jumlah nominalnya turun menjadi Rp55.431.750,78 yang semulanya bernilai 56.046.172,00 pada 2024.
Kehadiran panja haji, kata dia, seluruh komponen biaya haji 2025 bisa efisien selama di Arab Saudi dan di Tanah Air, seperti kebutuhan transportasi, akomodasi, konsumsi, biaya lainnya.
Namun, ia berharap jemaah harus diutamakan dalam memberikan pelayanan yang prima dan maksimal.
"Pelayanan kepada jamaah haji harus tetap prima, agar jamaah haji bisa melaksanakan ibadah haji dengan aman, nyaman dan dapat menunaikan ibadah sesuai ketentuan ajaran Islam," jelasnya.
Menteri Agama (Menag) Prof. Nasaruddin Umar sebelumnya mengabarkan penurunan biaya haji 2025 sebagai langkah memberikan peningkatan kualitas pelayanan.
Penurunan biaya haji 1446 Hijriah mewujudkan harapan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemudian, penurunan biaya ini juga menunjukkan keberhasilan atas kerja sama yang dilakukan oleh BPH, Kemenag, dan DPR.
"Ini obsesi Presiden Prabowo Subianto kepada kami, Kemenag, dan BPH (Badan Penyelenggara Haji) bagaimana dapat diusahakan supaya beban biaya jamaah haji akan datang lebih diperingan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan haji," tandasnya.
(ant/hap)
Load more