Menag Luncurkan HITO di Jepang, Lembaga Sertifikasi Halal Berbasis Komunitas Muslim Indonesia Pertama

“Halal International Trust Organization, atau HITO adalah lembaga sertifikasi halal berbasis komunitas Muslim Indonesia pertama, yang dirancang khusus untuk pasar Jepang,” ujar Heri Akhmadi.

Menurutnya, pasar halal Jepang terus tumbuh, dengan nilai yang diproyeksikan mencapai lebih dari 68 juta USD pada 2024 dan pertumbuhan tahunan sebesar 6,3 persen.

Pertumbuhan ini kata Heri didorong oleh meningkatnya permintaan, baik dari komunitas Muslim setempat maupun meningkatnya jumlah wisatawan Muslim yang berkunjung ke Jepang.

“Berdasarkan sebuah studi pada 2021, lebih dari 1.000 perusahaan di Jepang telah memperoleh sertifikasi halal, dan hampir 30 persen konsumen Jepang telah menyatakan minat untuk mencoba produk halal,” tuturnya.

Namun jika disorot dari potensi pasar, iminat ini kata Heri terutama di kalangan generasi muda.

“HITO merupakan respons langsung terhadap permintaan yang terus berkembang ini,” katanya. 

Baca Juga

Hasil Kejuaraan Asia 2026: Gagal Susul Alwi dan Jojo ke 16 Besar, Langkah Ubed Terhenti di Tangan Wakil Jepang

“Lembaga sertifikasi halal ini tidak hanya mematuhi standar halal global, tetapi juga mempertimbangkan kondisi lokal dan kearifan budaya Jepang yang unik,” sambung Heri.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sholahudin Al Ayub yang hadir melalui daring.

Menurut Sholahudin Al Ayub, peluncuran HITO merupakan langkah awal dari pengembangan ekosistem halal berbasis komunitas Muslim di Jepang. 

“Sebagai negara yang menunjukkan pertumbuhan penduduk Muslim, Jepang pasti akan mengalami peningkatan permintaan produk halal untuk memenuhi kebutuhan penduduk Muslim,” ungkapnya.

Maka menurutnya, dengan adanya HITO, bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga memperkuat hubungan antara dua negara.

“Hubungan Indonesia dan Jepang dalam konteks kerja sama, perdagangan, dan jaminan produk halal yang saling menguntungkan,” jelasnya.

Sebagai lembaga negara non-struktural, ia mengatakan, pihaknya mempunyai tugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Nantinya dalam pelaksanaannya, ia mengatakan, KNEKS akan melakukan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga anggota KNEKS, serta berbagai stakeholders terkait.

Hal itu tentu katanya sebagai upaya membangun sinergi dalam mempercepat dan memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

“KNEKS mendukung penuh upaya-upaya pengembangan ekosistem industri halal, yang salah satunya dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang halal,” tandasnya.