Terbuka Terima Semua Kritikan dari Warga NU, PBNU Tegaskan Tak Bisa Ubah Keputusannya soal Maslahat Tambang

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla menyampaikan pihaknya selalu menerima berbagai kritikan dari warga NU dan publik terkait rencana pengelolaan tambang.

"PBNU itu terbuka kepada semua kritik yang disampaikan oleh warga NU terkait kemaslahatan tambang ini," ungkap Ulil kepada tvOnenews.com saat ditemui usai acara kunjungan Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmed El-Tayeb dikutip Kamis (11/7/2024).

Ia menyatakan PBNU selalu menerima berbagai aspirasi dan masukan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia, khususnya warga NU.

Ia mengatakan hal tersebut agar tetap menjaga kerukunan antar sesama warga Nu dan masyarakat Indonesia terkait persoalan pengajuan izin usaha pertambangan (IUP).

"Kita dengarkan kritik-kritik itu dan kita menampung perbedaan ini tidak harus menjadikan hubungan kekeluargaan dalam NU menjadi renggang," ungkapnya.

Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla beri keterangan soal kritikan warga NU terkait tambang saat ditemui tvOnenews.com di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Rabu (10/7/2024). (tvOnenews.com/Putri Rani)

Menrutnya, perbedaan pendapat sebagai salah satu bentuk kekeluargaan tetap terjaga dan semakin erat.

"Jadi kami di PBNU kepengin kita tetap menjadi warga dan keluarga NU walaupun kita berbeda pendapat dalam satu tujuan," tuturnya.

Tak hanya itu, ia menjelaskan terkait adanya perbedaan soal pengajuan mengelola tambang di bagian wilayah Kalimantan Timur.

Ia menganggap hal tersebut masih baik dalam menyampaikan berbagai aspirasi dilakukan masyarakat Indonesia.

"Nah perbedaan ini bagi saya sehat, dalam NU itu perbedaan-perbedaan ini semacam sesuatu biasa," katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan perbedaan tersebut tidak mengubah langkah keputusan diambil oleh PBNU untuk menerima tawaran hibahan kelola tambang dari pemerintah.

"Tapi kami menegaskan bahwa kritik itu boleh disampaikan, tetapi ketika keputusan sudah diambil oleh PBNU, maka seluruh warga NU harus menaatinya," tegasnya.

"Jadi kalau ada perbedaan pandangan kita persilahkan tetapi keputusan terakhir ada pada PBNU," sambungnya.

Ia menuturkan ketetapan PBNU diambil dari suatu tradisi masyarakat Agama Islam di zaman dahulu terhadap yang dilakukan pemegang otoritas politik.