Heboh Perubahan Logo NU Menjadi Ulama Tambang Viral di Media Sosial, Sosok ini Salahkan Para Elite PBNU

Sumantri menyayangkan terhadap netizen menunjukkan sikap yang sudah di luar batas.

Menurut Bendahara PBNU itu netizen sudah kelewatan yang dimana logo NU sangat sakral dari hasil kesepakatan kiai dan menjadi kebanggaan warga NU.

"Dalam bendera NU, warga negara juga jadi bagian dari penjaga Indonesia hingga hari ini. Kebencianmu jika ada, bisa salah alamat," kata Sumantri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/6/2024).

Sumantri memahami terhadap keputusan NU yang ingin berencana mengambil tawaran WIUPK sejak memilih wilayah di Kalimantan Timur.

Sumantri mengatakan, berbagai kritikan dibebaskan dalam menyampaikan pendapat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Meski begitu, ia menyebut jangan sampai kritikan kepada NU terutama para elite PBNU sampai di luar batas, seperti merubah logo yang sudah dibentuk dan menjadi kebanggaan jutaan warga NU.

"Kritik gagasan dan keputusan PBNU, jangan ditabrak di luar itu," tuturnya.

Ia menjelaskan netizen tidak pantas mengolok-olok dua Ormas Islam terbesar di Indonesia, termasuk NU maupun Muhammadiyah.

Hal ini melihat dua ormas keagamaan tersebut memiliki peran dalam meraih perjuangan kemerdekaan Indonesia.

"Saya tidak pernah merasa pantas menghina NU dan Muhammadiyah," ungkapnya.

"Jejak dan kerja kedua organisasi ini terlalu besar untuk dijadikan olok-olok oleh orang yang bahkan belum pernah mendirikan sekolah satu kelas pun," sambungnya.

Ia berpesan kepada publik untuk melihat sejarah yang sudah diperjuangkan oleh NU untuk memiliki puluhan ribu pesantren hingga membantu dalam memajukan pendidikan bidang keagamaan di Indonesia.

"Melihat sejarah itu, tidak pas jika mengolok-olok NU," tegas Sumantri.

PBNU menjadi sorotan adanya rencana terima usaha tambang sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekan Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjadi PP Nomor 25 Tahun 2024 sejak Kamis, 30 Mei 2024.

PBNU juga menjadi ormas keagamaan yang mengajukan pertama kali terhadap izin usaha WIUPK.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot Tanjung menyampaikan PBNU mengajukan WIUPK berada di wilayah Kalimantan Timur.