DPR Tak Setuju BPKH Bangun Kantor di Jeddah Arab Saudi

Ace mengatakan bahwa hal tersebut mereka sampaikan karena menjadi bagian dari kewajiban Komisi VIII DPR. Ia menjelaskan Komisi VIII DPR berkewajiban memastikan uang jamaah haji dikelola dengan sebaik-baiknya oleh BPKH.

"Kami di Komisi VIII DPR mempunyai kewajiban memastikan uang rakyat tersebut atau uang jamaah haji itu bisa betul-betul lebih aman dan dikelola dengan sebaik-baiknya," ujar dia.

Dana kegiatan kemaslahatan di BPKH merupakan nilai manfaat dari pengembangan dana abadi umat (DAU) yang diberikan oleh pihak kesatu kepada mitra kemaslahatan dalam rangka kegiatan kemaslahatan. (ant/iwh)