Melihat Politik Nahdlatul Ulama dalam Pemilu 2024, Antara Politik Garam dan Politik Gincu

Pemangku kewenangan

Agaknya perlu diingatkan kembali alasan NU didirikan, yakni sebagai pemangku kewenangan keagamaan di Nusantara. Karena itu, organisasi NU harus ditata sedemikian rupa agar terwujud koherensi atau kepaduan organisasi, mulai tingkat PBNU hingga level terbawah.

Posisi NU sebagai pemegang kewenangan atas agama, dalam hal ini Islam ahlus sunnah wal jama'ah, menjadi misi utama kepengurusan PBNU di tengah dinamika situasi saat ini, baik skala nasional maupun global.

Perhatian PBNU sejak 2015 untuk ikut berperan dalam isu peradaban nasional dan global adalah bentuk nyata dari upaya memperkuat NU sebagai pemegang otoritas keagamaan ini.

Karena sebagai pemangku kepentingan keagamaan, maka NU meneguhkan gerakannya sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan atau "jam'iyyah diniyyah-ijtima'iyyah".

Pengurus NU diajak untuk menjalankan organisasi NU berdasarkan ideologi yang sudah dirumuskan dan ditanamkan para "muassis" (pendiri), khususnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, salah satunya dalam khutbah iftitah yang kemudian ditetapkan menjadi "preambule" atau "muqaddimah qonun asasi".

"Masuklah dengan penuh kecintaan, kasih sayang, rukun, bersatu, dan dengan ikatan jiwa raga, karena NU Ini adalah jam’iyah yang lurus, bersifat memperbaiki dan menyantuni," kata Gus Yahya, mengutip khutbah iftitah Hadratus Syekh KH hasyim Asy'ari.

NU harus lebih konsentrasi membangun nilai nilai, bukan hanya sibuk menancapkan bendera. Sudah saatnya politik Islam yang diretas adalah seperti garam, tak terlihat namun terasa ada dan rasanya. Bukan politik gincu, hanya pemanis, tapi tidak berdampak signifikan mengubah keadaan masyarakat jadi lebih baik. 

Untuk mewujudkan misi mulia ini, tidak ada pilihan lain bagi PBNU untuk menjaga kepaduan atau koherensi, dengan melakukan konsolidasi organisasi dan kepengurusan.

Tantangan lokal, nasional, hingga global yang cukup dinamis, mengharuskan NU berani melakukan lompatan dan cara pandang baru agar kuat berperan dalam isu peradaban.(ant/bwo)