Dedi Mulyadi Soroti Maraknya Tukang Parkir Ilegal dan Pengemis di Jabar: Seumur Hidup Nasibnya Tak Akan Berubah

tvOnenews.com - Fenomena tukang parkir ilegal dan pengemis di sejumlah fasilitas publik di Jawa Barat (Jabar) kembali menjadi sorotan Dedi Mulyadi. 

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada 29 Maret 2026, Dedi menyampaikan kritik tegas sekaligus ajakan perubahan bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Dalam unggahan tersebut, Dedi Mulyadi membuka pesannya dengan kalimat, “Dear, para tukang parkir di fasilitas publik yang dibangun oleh Pemprov Jawa Barat.” 

_{Dedi Mulyadi dan Pemprov Jabar. (Sumber: YouTube LEMBUR PAKUAN CHANNEL)}

Pernyataan ini langsung mengarah pada praktik parkir liar di fasilitas publik yang seharusnya dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat.

Dalam video yang diunggah, Dedi Mulyadi terlihat duduk lesehan sambil memberikan arahan kepada jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan di Jabar yang tidak hanya berfungsi, tetapi juga memiliki nilai estetika.

Baca Juga

Gubernur Dedi Mulyadi Nonton Langsung Timnas Indonesia di GBK: Kiper Timnas Nih!

“Pekerjaan-pekerjaan harus mengarah pada estetika, karena sudah dicap ini provinsi infrastrukturnya estetik, bukan hanya sekadar ada tetapi punya manfaat,” ujar Dedi Mulyadi.

Menurutnya, pembangunan yang baik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk menghadirkan fasilitas yang sederhana namun menarik dan nyaman digunakan.

“Masyarakat kita ini senang pada hal-hal sederhana, sederhana tetapi bagi mereka itu menarik,” ungkapnya.

Dedi Mulyadi kemudian mencontohkan bagaimana hal-hal kecil seperti penataan batas wilayah dapat memberikan dampak besar terhadap karakter suatu daerah.

“Misalnya, dulu pernah orang ramai membicarakan batas wilayah, nanti batas wilayahnya nanti Perkim untuk segera banyak, sehingga karakter Jawa Barat berubah minimal dari sisi batas wilayah,” lanjutnya.

Namun, di balik pembangunan yang terus dilakukan, Dedi Mulyadi menyoroti adanya persoalan yang dinilai mengganggu kualitas fasilitas publik, yakni keberadaan tukang parkir ilegal.

“Yang keduanya sering kali hal-hal sederhana, misalnya dibuka rest area, ternyata sangat dinikmati oleh warga,” katanya.

Ia menegaskan bahwa fasilitas publik yang dibangun pemerintah seharusnya bebas dari pungutan, termasuk dari praktik parkir liar.

“Tetapi di balik itu harus ada tindakan yang nyata, tidak boleh ada lagi tukang parkir di situ. Fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah gratis, tidak boleh lagi ada hal-hal jelek,” harap Dedi Mulyadi.