Indeks Kerukunan Umat Beragama di Jawa Barat 2025 Lampaui Rata-rata Nasional
- Freepik/pressfoto
Jakarta, tvOnenews.com - Provinsi Jawa Barat menunjukkan kelasnya sebagai wilayah yang menjunjung tinggi toleransi. Pada tahun 2025, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Tanah Pasundan mencatatkan skor impresif sebesar 79,43.
Angka tersebut menempatkan Jawa Barat dalam kategori tinggi, yang mencerminkan pola hubungan masyarakat yang setara, toleran, dan penuh kerja sama.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa capaian IKUB ini merupakan tolok ukur efektivitas pemerintah daerah dalam memitigasi potensi gesekan sosial yang berlatar belakang agama.
Stabilitas kerukunan ini berdampak langsung pada iklim ekonomi, karena memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha dan investor untuk menanamkan modal di Jawa Barat.
Secara statistik, prestasi Jawa Barat ini berada di atas pencapaian nasional yang mencatatkan rata-rata skor sebesar 77,89.
Keberhasilan ini dipengaruhi oleh sinergi berbagai faktor, mulai dari pembinaan kelembagaan yang konsisten, masifnya agenda lintas iman, hingga kebijakan pemerintah yang progresif dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama.
Kesadaran masyarakat Jawa Barat akan pentingnya toleransi dinilai menjadi fondasi utama raihan tersebut.
Mengenai situasi di lapangan, Dedi Mulyadi memberikan gambaran mengenai kondisi sosial yang berlangsung saat ini.
"Hubungan sosial masyarakat relatif harmonis dan saling menghargai dalam pelaksanaan ibadah. Konflik keagamaan yang berskala besar tergolong minim," ujar Dedi pada Sabtu (28/3).
Melalui capaian ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimis dapat terus merawat keberagaman sebagai aset sosial untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial.
Interaksi sosial antarmasyarakat dari berbagai agama juga memperkuat dimensi kebersamaan dalam IKUB.
Faktor penunjang lain yaitu kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong berbagai program yang memperkuat kerukunan sosial. (dpi)
Load more