Gubernur Dedi Mulyadi sampai Turun Tangan Gegara Jawa Barat Marak Pungli, Wabup Garut Klarifikasi
- Tangkapan layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel
tvOnenews.com - Isu pungutan liar atau pungli kembali mencuat di Jawa Barat setelah sebuah video keluhan wisatawan viral di media sosial.
Video tersebut memperlihatkan dugaan pungutan tidak wajar di kawasan wisata Pantai Sayang Heulang, Kabupaten Garut, yang langsung mendapat perhatian dari Dedi Mulyadi.
Dalam video yang beredar, seorang wisatawan wanita tampak memperlihatkan rincian biaya yang harus dibayarkan saat masuk ke kawasan pantai.
Ia menyebut adanya tarif Rp15 ribu untuk motor dan Rp5 ribu per penumpang, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp45 ribu per kendaraan.
“Di sini lihat Rp15 ribu katanya buat motor, buat penumpang Rp5 ribu, satu motor bayar Rp45 ribu,” keluh wisatawan tersebut dalam video yang kemudian viral di berbagai platform media sosial.
Menanggapi video tersebut, Dedi Mulyadi langsung angkat bicara melalui akun media sosial pribadinya.
Ia menyayangkan adanya dugaan pungli yang justru merusak citra pariwisata di Jawa Barat.
Menurutnya, pungutan yang berlebihan dapat memicu kekecewaan wisatawan dan berdampak buruk terhadap sektor pariwisata daerah.
- Kolase tangkapan layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel & TikTok/@Kimochil
Ia juga menilai kata-kata kasar wisatawan dalam video tersebut memang tidak pantas, namun penyebabnya juga perlu menjadi perhatian serius.
“Masuk pantai jangan terlalu banyak pungutan, akibatnya orang marah-marah. Marahnya memang tidak pantas, tetapi penyebabnya pun perkara yang tidak pantas,” ujar Kang Dedi.
Lebih lanjut, Kang Dedi meminta pemerintah daerah setempat untuk segera mengambil tindakan.
Ia menegaskan bahwa persoalan seperti ini seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kabupaten tanpa harus menunggu intervensi dari pemerintah provinsi.
Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi juga menyinggung pentingnya peran pemerintah daerah, mulai dari kepala desa, camat, hingga bupati dan wakil bupati, untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di wilayahnya.
Ia bahkan secara terbuka meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Garut untuk segera membereskan persoalan tersebut agar tidak mencoreng nama baik Jawa Barat.
“Kan tidak bagus kalau harus ditangani gubernur. Sudah ada camat, kepala desa, bupati, wakil bupati. Tolong bereskan, jangan bikin malu Jawa Barat,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah provinsi tidak akan mentoleransi praktik pungli, terutama di sektor pariwisata yang menjadi salah satu wajah daerah di mata publik.
Menariknya, setelah unggahan Dedi Mulyadi viral, banyak netizen turut membagikan pengalaman serupa di kolom komentar.
Sejumlah warga mengaku pernah mengalami pungutan tidak wajar di berbagai lokasi wisata di Jawa Barat.
Ada yang menyebut tarif parkir yang melonjak jauh dari harga resmi, hingga adanya pungutan tambahan yang tidak jelas dasar hukumnya.
Menanggapi viralnya kasus tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Garut, Luthfianisa Putri Karlina akhirnya memberikan klarifikasi melalui kolom komentar di unggahan Dedi Mulyadi.
Dalam pernyataannya, ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian yang terjadi.
Ia juga mengaku prihatin dan ingin segera mengambil tindakan, namun terkendala oleh batas kewenangan.
“Hapunten pisan Bapak, mohon maaf sebelumnya atas kejadian ini. Hati ini sedih sekali ingin banyak bertindak dan berbuat setegas Bapak tapi terbentur kewenangan,” tulisnya.
Permintaan maaf ini juga ditujukan kepada masyarakat yang merasa dirugikan akibat kejadian tersebut.
Langkah cepat dari Dedi Mulyadi menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga citra Jawa Barat.
Namun, keberhasilan penanganan masalah ini juga sangat bergantung pada sinergi pemerintah daerah di tingkat bawah.
Dengan semakin banyaknya sorotan publik terhadap praktik pungli, diharapkan pengawasan di sektor pariwisata bisa diperketat dan memberikan efek jera bagi oknum yang mencoba mengambil keuntungan sepihak. (adk)
Load more