Program Kartu Prakerja Skema Normal Akan Dimulai Lagi Pada Triwulan I-2023

Jakarta - Pelaksanaan Program Kartu Prakerja dengan skema normal atau pelatihan offline akan dimulai pada triwulan I- 2023. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara bertajuk “Program Prakerja Menjawab Tantangan Dunia Kerja”, melalui keterangan di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Dengan skema normal, dia menjelaskan metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hybrid, serta insentif yang diberikan akan dilakukan penyesuaian dan ditargetkan akan menjangkau 1 juta penerima.

Skema normal lebih memfokuskan bantuan untuk meningkatkan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif usai menyelesaikan pelatihan, dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling, yang mana proses persiapan pelaksanaan sudah mulai dijalankan pada akhir tahun 2022 ini.

Dalam menyiapkan skema normal, perubahan kedua Peraturan Presiden (Perpres) terkait Kartu Prakerja telah ditetapkan melalui Perpres RI Nomor 113 Tahun 2022, serta Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai peraturan pelaksanaan juga telah ditetapkan melalui Permenko Nomor 17 Tahun 2022.

Sebelumnya, inklusifitas yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat menjadi indikator keberhasilan Program Kartu Prakerja, yang mana pemanfaatan teknologi digital sejalan dengan pandemi yang sedang dihadapi.

Adapun, program ini telah menjangkau sekitar 3 persen penyandang disabilitas, 2,9 persen pekerja migran Indonesia, 47,59 persen penerima dari 212 Kabupaten/Kota lokus prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem 2020-2022, 19 persen berpendidikan SD atau sederajat, dan 49 persen perempuan, yang mana sekitar Rp8,72 triliun insentif telah disalurkan pada 2022.

"Dari kuota yang diberikan ke daerah-daerah itu bisa terisi, dengan demikian sifat inklusif kartu prakerja menjadi tinggi. 212 kabupaten/kota diantaranya merupakan daerah miskin, sehingga target menjangkau banyak pihak dengan teknologi digital itu bisa diwujudkan,” ujar Menko Airlangga.

Sebelumnya, penyelenggaraan program ini dilakukan 100 persen secara online, dengan memanfaatkan teknologi digital mulai dari pendaftaran, penyaringan peserta, hingga penyelenggaraan pelatihan.

"Jadi kalau tidak menggunakan digital, tidak menggunakan AI, ini tidak bisa. Termasuk juga bagaimana menyeleksi inclusiveness, kalau kita tidak menyaring dengan teknologi, tentu akan sulit,” kata Menko Airlangga. (ant/ito)