Padang, Sumatera Barat - Kalangan dunia usaha meyakini perekonomian indonesia di 2023 akan tetap bertahan dan tidak mengalami resesi. Hal ini disampaikan Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani menyusul kekhawatiran sejumlah pihak mengenai kondisi perekonomian nasional.
Menurut dia, jika ekonomi bertumbuh namun pada sisi lain masih ada warga yang perlu disubsidi, artinya pertumbuhan tersebut tidak merata. "Kami ingin mewujudkan pertumbuhan yang merata, ini yang menjadi perhatian Apindo," kata dia.
Oleh sebab itu salah satu yang menjadi persoalan yang perlu dicermati Apindo adalah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Jika penetapan upah minimum melampaui kemampuan pemberi kerja, kata dia, maka ini juga akan menjadi persoalan karena lapangan kerja menjadi susut.
"Padahal saat ini kita tengah melakukan pemulihan usai pandemi dengan membuka kembali lapangan kerja," kata Haryadi. Oleh sebab itu dalam penetapan upah minimum, lanjutnya, harus berdasarkan data di lapangan bukan sebatas keputusan politik semata.
Ia juga menyoroti kerap terjadi salah kaprah dalam memahami upah minimum provinsi yang kadang dipandang rendah.
"Upah minimum itu diberikan kepada pekerja baru yang sebelumnya belum pernah bekerja dan masa kerjanya di bawah satu tahun, kalau sudah lebih maka bukan upah minimum lagi , jenjangnya sudah beda," kata dia.
Sejalan dengan itu Ketua Apindo Sumbar Muzakir Aziz juga menyoroti upah minimum yang dinilai tidak adil bagi pengusaha dan juga tidak adil para pekerja.
"Tidak mungkin sama UMP satu daerah sama dengan daerah lain. Jangan samakan upah minimum Padang dengan Mentawai dan lainnya," kata Muzakir.
Menurut dia, kondisi di satu daerah tidak sama, sehingga UMP tidak bisa disamakan karena erat kaitannya dengan inflasi. (ant/ito)
Load more