Ancaman Resesi 2023, Bagaimana dengan Indonesia?

Melihat besarnya jumlah UMKM tersebut, tidak mengherankan bila UMKM disebut memegang peran kunci dalam perekonomian Indonesia. Dengan asumsi setiap UMKM menyerap empat tenaga kerja, misalnya, berarti sekitar 100 juta tenaga kerja telah menjadi “lautan gerigi” yang ikut menggerakkan perekonomian di negeri ini.

Sejumlah studi mengungkapkan bahwa selain mampu menyerap tenaga kerja sangat besar, UMKM juga jauh lebih tangguh ketika dihadapkan situasi krisis. Bisnis skala mikro dan kecil terbukti lebih liat dan lentur dalam menghadapi resesi atau krisis ekonomi, seperti terjadi pada tahun 1998, 2008, 2015, dan 2020 ketika tujuh miliar penduduk Bumi ini dibekap pagebluk Corona.

Ketika diterapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) ketat pada 2020-2021, dengan sigap mereka beradaptasi ke dunia digital. Segala platform e-commerce dan media sosial mereka manfaatkan, baik untuk mendapatkan bahan baku, belajar berbisnis, dan tentu untuk memasarkan produk.

Stimulus pemerintah, misalnya, pengucuran kredit berbunga murah (KUR) hingga relaksasi kredit selama pandemi, memperkuat benteng pertahanan UMKM selama menghadapi situasi sulit tersebut. Keberanian pemerintah mengalokasikan subsidi energi Rp502 triliun — sebelum penaikan harga BBM pada 3 September lalu — secara makro mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga mampu melumasi bisnis UMKM.

Optimistis tumbuh

Memang, pada tahun 2020 terjadi kontraksi (pertumbuhan minus 2,07 persen), namun penurunannya tidak sedalam seperti dialami banyak negara. Setahun kemudian,  2021, Indonesia mencatat pertumbuhan 3,69 persen dan terus menanjak hingga di atas 5 persen pada kuartal II 2022.

Berbekal pengalaman melewati beberapa kali krisis, Indonesia diyakini tetap mampu menghadapi ancaman krisis pada tahun 2023 seperti diramalkan sejumlah kalangan.

Dana Moneter Internasional (IMF) berdasarkan laporan per 21 Oktober 2022 menyebutkan Indonesia menempati posisi ketujuh sebagai negara yang memiliki produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia senilai 4,02 triliun dolar AS dengan pemodelan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP).

PPP merupakan perbandingan kemampuan mata uang negara bersangkutan terhadap daya beli barang dan jasa. Harga sepotong ayam goreng di Tokyo, misalnya, Rp70 ribu, sedangkan di Indonesia hanya Rp20 ribu. Jadi, uang Rp20 ribu di Indonesia jauh lebih digdaya dibanding di Tokyo.