THR ASN Rp55 Triliun Digelontorkan Lebih Awal, Jurus Purbaya Jaga Daya Beli Jelang Ramadan

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah mengandalkan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai salah satu “amunisi” utama untuk menjaga perputaran ekonomi pada awal 2026. Melalui kebijakan percepatan belanja negara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan dana sekitar Rp55 triliun untuk THR ASN, TNI, dan Polri yang dijadwalkan cair pada pekan pertama Ramadan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi fiskal yang lebih besar yang dijalankan Kementerian Keuangan Republik Indonesia guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2026.

THR Jadi Motor Belanja Awal Tahun

Total belanja pemerintah pada kuartal I/2026 ditargetkan mencapai Rp809 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah mengalokasikan:

• Rp55 triliun untuk THR ASN dan TNI/Polri,

• Rp13 triliun stimulus Idulfitri,

• Rp62 triliun untuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pencairan dana dalam jumlah besar di awal tahun ini diharapkan langsung meningkatkan likuiditas rumah tangga, terutama menjelang periode konsumsi tinggi saat Ramadan dan Idulfitri.

Baca Juga

Dari Arsitek APBN ke Kursi Panas: Profil dan Kekayaan Luky Alfirman yang Dicopot dari Jabatannya di Kemenkeu

Menurut Purbaya, strategi ini bertujuan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi setelah capaian akhir 2025, sekaligus mencegah perlambatan pada awal tahun.

“Momentum pertumbuhan ekonomi harus terus berjalan. Saya harap triwulan I bisa berada di kisaran 5,6 persen sampai 6 persen,” ujarnya.

Efek Langsung: Konsumsi Naik, Perputaran Uang Menguat

Pencairan THR dalam jumlah besar diyakini akan langsung terasa pada sektor konsumsi masyarakat. Belanja ritel, transportasi, hingga pariwisata biasanya mengalami lonjakan setiap menjelang Lebaran, dan tambahan likuiditas dari THR memperkuat pola musiman tersebut.

Ekonom menilai injeksi fiskal seperti THR memang efektif sebagai “penahan” daya beli, terutama ketika kelas menengah masih menghadapi tekanan biaya hidup.

Namun, dampaknya lebih bersifat jangka pendek dibandingkan struktural.

Indef: Dampaknya Ada, Tapi Terbatas

Penilaian tersebut juga disampaikan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Lembaga ini memperkirakan percepatan belanja pemerintah pada awal 2026 hanya akan memberi tambahan pertumbuhan sekitar 0,1–0,2 poin persentase.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurrahman, menyebut belanja seperti THR memang mampu mendorong konsumsi, tetapi efeknya cepat mereda setelah periode Lebaran.