Reformasi Keuangan dan Fiskal Jadi Sorotan, Banggar Nilai Presiden Harus Turun Tangan Langsung

"Pesannya jelas, untuk mengikat kepercayaan investor asing," tutur Said.

Ia menambahkan, Surat Berharga Negara tidak dapat terus menyerap likuiditas dari Bank Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara, terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, upaya menarik investor, khususnya dari luar negeri, menjadi faktor penting dalam menjaga pembiayaan sekaligus membangun kembali kepercayaan pasar.

Menurut Said, perbaikan tata kelola dan peningkatan keterbukaan informasi dapat menjadi langkah awal membalikkan situasi.

Salah satunya melalui perubahan struktural di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dipimpin langsung oleh Presiden, setelah berbagai langkah penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap praktik kecurangan di dua institusi tersebut.

Selain itu, Presiden juga dinilai perlu memberikan sinyal yang jelas terkait langkah dan arah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia, yang bertujuan menggerakkan sektor riil, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, memperkuat industri, serta menciptakan lapangan kerja baru agar permintaan domestik kembali meningkat.

Said menyebut, peran Danantara sebagai dana lindung nilai yang bersumber dari dana publik perlu dikaji secara lebih cermat.

Baca Juga

DPR Usul ‘Rem Keras’ BBM Subsidi: Mobil Pribadi Dilarang Isi Pertalite dan Solar

Ia menilai Presiden dapat menetapkan batasan yang tegas mengenai peran dan kewenangan Danantara dalam kapasitasnya sebagai hedge fund.

"Saya yakin apabila hal-hal itu dikomunikasikan dengan baik, terutama kepada para pemangku kepentingan, kepercayaan akan tumbuh dan jalan menuju tata kelola yang baik akan lebih terang," ucap dia. (ant/rpi)