Reformasi Keuangan dan Fiskal Jadi Sorotan, Banggar Nilai Presiden Harus Turun Tangan Langsung

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Anggaran DPR RI menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil peran langsung dalam memimpin reformasi menyeluruh di sektor keuangan dan fiskal nasional.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan pandangan tersebut menyusul koreksi penilaian terhadap Indonesia oleh tiga lembaga pemeringkat internasional, yakni Morgan Stanley Capital International (MSCI), Goldman Sachs, dan Moody’s, baik di pasar saham maupun kredit, yang disertai sejumlah catatan.

"Sejumlah catatan yang dilayangkan oleh berbagai lembaga tersebut bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk membalik keadaan," ujar Said dalam keterangan di Jakarta, dikutip Sabtu (7/2/2026).

Menurut Said, tekanan eksternal tersebut dapat diubah menjadi peluang apabila Presiden memimpin langsung agenda reformasi di sektor keuangan dan fiskal.

Ia menilai, persoalan tata kelola yang disorot lembaga pemeringkat perlu dijawab melalui penataan struktural yang komprehensif, baik pada sektor keuangan maupun fiskal.

Said mengingatkan, reformasi struktural di sektor keuangan penting untuk menekan dampak rambatan ke sektor lain, khususnya pasar obligasi yang hingga kini masih menjadi instrumen utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga

Kondisi Finansial Zodiak 10 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces

Dari sisi fiskal, ia berpandangan Presiden sebaiknya memimpin restrukturisasi belanja negara guna menahan pelebaran defisit serta menjadi langkah awal dalam mengurangi beban utang.

"Upaya ini sekaligus memitigasi apabila penerimaan pajak dan PNPB di tahun ini mengalami shortfall," ucap dia.

Said menegaskan, berbagai program prioritas yang telah berjalan maupun yang akan dilaksanakan tidak perlu dibatalkan. Namun, pendanaannya perlu dihitung ulang dan tata kelolanya diperbaiki.

Ia juga menilai pentingnya memperluas partisipasi publik serta melibatkan para ahli dalam penyusunan fondasi teknokratis kebijakan.

Setiap kritik, menurutnya, perlu diserap sebagai bagian dari semangat pembaruan dan upaya menyelaraskan berbagai perbedaan pandangan.

Dalam jangka pendek, Said mengakui pemerintah belum dapat sepenuhnya melepaskan ketergantungan pada utang.

Pada periode jangka pendek hingga menengah, pemerintah dinilai masih membutuhkan penarikan utang baru.

Meski demikian, ia meyakini reformasi fiskal yang konsisten akan memulihkan kepercayaan investor. Karena itu, Presiden dinilai perlu menyampaikan secara terbuka peta jalan reformasi fiskal jangka pendek dan menengah.

"Pesannya jelas, untuk mengikat kepercayaan investor asing," tutur Said.

Ia menambahkan, Surat Berharga Negara tidak dapat terus menyerap likuiditas dari Bank Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara, terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, upaya menarik investor, khususnya dari luar negeri, menjadi faktor penting dalam menjaga pembiayaan sekaligus membangun kembali kepercayaan pasar.

Menurut Said, perbaikan tata kelola dan peningkatan keterbukaan informasi dapat menjadi langkah awal membalikkan situasi.

Salah satunya melalui perubahan struktural di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dipimpin langsung oleh Presiden, setelah berbagai langkah penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap praktik kecurangan di dua institusi tersebut.

Selain itu, Presiden juga dinilai perlu memberikan sinyal yang jelas terkait langkah dan arah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia, yang bertujuan menggerakkan sektor riil, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, memperkuat industri, serta menciptakan lapangan kerja baru agar permintaan domestik kembali meningkat.

Said menyebut, peran Danantara sebagai dana lindung nilai yang bersumber dari dana publik perlu dikaji secara lebih cermat.

Ia menilai Presiden dapat menetapkan batasan yang tegas mengenai peran dan kewenangan Danantara dalam kapasitasnya sebagai hedge fund.

"Saya yakin apabila hal-hal itu dikomunikasikan dengan baik, terutama kepada para pemangku kepentingan, kepercayaan akan tumbuh dan jalan menuju tata kelola yang baik akan lebih terang," ucap dia. (ant/rpi)