Tinjau Kondisi Pascabencana di Langkat, Komisi VIII DPR RI Dorong Rehabilitasi dan Data Satu Pintu untuk Pemulihan Ekonomi

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap penanganan bencana, khususnya pada fase pascabencana.

Kunjungan tersebut melibatkan pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional, serta Pemerintah Kabupaten Langkat.

Pertemuan bersama jajaran pemerintah daerah yang berlangsung pada Jumat (30/1/2026) membahas evaluasi penanganan darurat, proses rehabilitasi dan rekonstruksi, serta upaya pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Wibowo Prasetyo, menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memastikan kehadiran negara dirasakan secara nyata oleh warga terdampak, bukan sekadar kegiatan seremonial.

“Kami hadir untuk memastikan bahwa masyarakat Langkat benar-benar merasakan kehadiran negara. Jangan sampai setelah masa tanggap darurat selesai, rakyat justru merasa ditinggalkan. Pascabencana adalah fase krusial yang menentukan masa depan mereka,” ujar Wibowo, dikutip Minggu (1/2/2026).

Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penyaluran bantuan berjalan efektif tanpa tumpang tindih atau kekosongan layanan di lapangan. Wibowo menilai integrasi data korban menjadi kunci agar seluruh program bantuan mengacu pada basis data yang sama.

Baca Juga

TNI Klaim Tak Pernah Mundur dari Zona Bencana, DPR Minta Rehabilitasi Sumatera Dipercepat

“Kami ingin memastikan data korban satu pintu, sehingga bantuan tepat sasaran. Rehabilitasi rumah rusak, pemulihan ekonomi, hingga pendampingan psikososial harus berjalan paralel. Politik anggaran harus berpihak pada rakyat yang terdampak,” tegasnya.

Selain itu, Wibowo mendorong penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, mengingat Sumatera Utara termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Ia menyatakan Komisi VIII DPR RI siap memperjuangkan tambahan dukungan anggaran jika diperlukan untuk mempercepat pemulihan pascabencana.

Sementara itu, Bupati Langkat Syah Afandin menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pengawasan yang dilakukan Komisi VIII DPR RI terhadap penanganan bencana di wilayahnya. Ia menilai dukungan pemerintah pusat sangat penting untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Kami berterima kasih atas kunjungan Komisi VIII DPR RI. Pemerintah Kabupaten Langkat terus berupaya maksimal dalam penanganan pascabencana, namun tentu kami membutuhkan sinergi dan dukungan pemerintah pusat agar pemulihan berjalan lebih cepat dan menyeluruh,” ujar Afandin.

Afandin menjelaskan, pemerintah daerah telah melakukan pendataan kerusakan rumah, fasilitas umum, serta kebutuhan mendesak warga terdampak. Koordinasi intensif juga terus dilakukan bersama BNPB dan Kementerian Sosial guna memastikan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran dan efektif.

Kunjungan kerja spesifik tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana, khususnya pada aspek rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga masyarakat terdampak dapat segera pulih dan kembali beraktivitas secara normal. (rpi)